Dalam momentum 100 hari era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dilihat dari sudut pandang manapun 100 hari kerja bisa dikatakan sebagai masa krusial bagi suatu pemerintahan baru yang dimana terdapat banyak harapan rakyat yang telah dititipkan terutama untuk masalah kesejahteraan.
Dalam tiga bulan pertama pemerintahan disibukkan dengan suatu pembentukan pola kebijakan, di sisi lain terdapat jargon tentang menutup kebocoran anggaran yang dikumandangkan oleh presiden tentunya kita sangat berharap ia akan mewujudkan pola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Kebijakan pemangkasan anggaran dengan dalih efisiensi di kementerian serta lembaga negara secara tidak langsung bisa dikatakan sebagai bom waktu yang terus mengancam kemampuan negara dalam memperoleh pendapatan.
Hal ini termaktub dalam sebuah instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang diterbitkan pada 22 januari tahun 2025, melalui hal ini regulasi yang ditetapkan oleh kementerian keuangan memangkas anggaran sebesar Rp 306,6 triliun dari 16 pos pengeluaran yang terdiri dari Rp 256,1 triliun belanja kementerian/lembaga Rp 50,5 triliun dana transfer daerah.
Nurul Fawaid selaku Formateur Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan berpendapat bahwa “sebenarnya kebijakan yang telah ditetapkan oleh presiden tentu memiliki alasan yang cukup kuat, akan tetapi jika kita lihat lebih jauh saya memandang bahwa hal ini merupakan keterpaksaan dalam suatu keputusan sebab sudah menjadi rahasia umum proyek besar IKN telah menjadi alasan tak tertulis, pasalnya berbicara terkait penyusunan anggaran tahun 2025 ini mantan presiden Bapak Joko Widodo dan Sri Mulyani sebagai kementerian keuangan yang menyusun anggaran pendapatan belanja negara saat itu, akan tetapi ia juga yang kini kebingungan”. 14/02/2025
Ia juga menambahkan “sangat disayangkan juga terkait kebijakan ini , kementerian-kementerian yang dianggap penting untuk menjamin kesejahteraan rakyat menjadi terkena imbasnya sepert Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian PU, Kemenkes, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan banyak lagi lainnya”.
Sementara Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Gizi Nasional ini malah tidak terkena pemangkasan.
Fawaid berpandangan bahwa kebijakan ini cenderung berat sebelah serta dampak yang diakibatkan akan mempengaruhi hak fundamental masyarakat/rakyat salah satunya di bagian pendidikan dan kesehatan.
Seharusnya negara bisa menjamin pendidikan agar semuanya dapat mendapatkan hak untuk sekolah bahkan kuliah dan menjamin pelayanan kesehatan untuk bisa berobat secara terjangkau dan mudah untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun.
Nurul Fawaid menekankan agar pemerintah untuk memikirkan kembali serta mengkaji ulang agar tidak ada dampak yang bisa menyengsarakan rakyat agar tidak terjadi serta di sisi lain senantiasa berpihak terhadap kesejahteraan sesuai dengan amanah UUD 1945 Negara Republik Indonesia.