Home Pariwisata Dewan Bangkalan Paripurnakan Raperda Ripparkab

Dewan Bangkalan Paripurnakan Raperda Ripparkab

SHARE
Bupati dan Ketua DPRD Bangkalan Bersalaman dalam Rapat Paripurna Raperda Ripparkab (Foti:Istimewa)

Pojoksuramadu.com, Bangkalan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Nota Jawaban Bupati Bangkalan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab).

Acara yang digelar di Aula DPRD itu dibuka langsung oleh Ketua DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi dan dihadiri pimmpinan dewan, anggota komisi dan beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Perda inikan usulan dari eksekutif yang rencana induk pariwisata menjadi perda pokok pengembangan pariwisata yang ujung ujungnya akan dapat PAD dari wisata, Priode ini harus selesai, karena selama ini kan kita tidak punya rencana induk pariwisata, “terang dia, Kamis (20/06/2019).

Dia mengatakan, Raperda tersebut sebelumnya telah dibahas dengan tim ahli di Dinas Pariwisata. Raperda itu juga diharapkan segera rampung dan dapat dijadikan pijakan untuk kemajuan Pariwisata di Kabupten ujung barat Pulau Madura itu.

Baca Juga:  Kumuh dan Sepi Pengunjung, TRK Bangkalan Tak Kunjung Dibenahi

“Kami harap ini akan segera rampung dan menjadi acuan kita Untuk pengembangan wisata Bangkalan, semoga dengan perda ini Bangkalan bisa setara pariwisatanya dengan derah lain nantinya, “katanya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mendorong legislatif segera mengkaji dan menyelesaikan perda tersebut dengan tepat waktu, karena untuk kepentingan pariwisata Bangkalan sekaligus untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini kepentingan pariwisata kita, tidak lain untuk menambah PAD kita, bisa wisatawan mengunjungi Bangkalan selain kulinernya yang terkenal fenominal,” kata dia.

Baca Juga:  Taman Rekreasi Kota Bangkalan Tidak Terawat dan Mulai Ditinggalkan Pengunjung

Selama ini, sektor pariwisata di Bangkalan bemum memiliki wisata unggulan yang menghasilkan PAD. Beberapa destinasi wisata terbengkalai lantaran miinimnya anggaran. Untuk itu, perda tersebut sangat penting agar pengembangan pariwisata dapat dilakukan.

“Ini harus seefesien mungkin, kita haru jemput bola ke kementerian, bisa kita tarik ke Kabupaten kita,” ujarnya.

Beberapa pengelola destinasi wisata sudah siap dikembangkan meski sebagian masih perlu untuk duduk bareng menformulasikan kemajuan wisata.

“Nanti kita mengundang mereka duduk bersama, diantaranya sudah oke, karena ada yang dimiliki bukan satu orang ini kita duduk bersama seperti apa formulasinya untuk sama sama legowo untuk kepentingan bangkalan,”ungkap dia. (redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here