Home Opini Gelaran Suka Cita di Hari Ibu, Benarkah Kaum Ibu Bahagia?

Gelaran Suka Cita di Hari Ibu, Benarkah Kaum Ibu Bahagia?

SHARE
Gambar ilustrasi

Oleh: Dwi Indah Lestari, S.TP, Pemerhati Masalah Sosial

22 Desember menjadi momen penghormatan kepada sosok ibu. Banyak diantara masyarakat memanfaatkan hari itu untuk mengekspresikan rasa terima kasih atas jasa yang telah diberikan ibu baik melalui ucapan ataupun perbuatan. Namun cukupkah suka cita peringatan untuk kaum ibu ini akan membuat mereka bahagia?

Sungguh malang nasib Elitha Tri Novianty, salah satu buruh perusahaan produsen es krim di Indonesia. Dilansir dari theconversation.com, perempuan berusia 25 tahun itu diberitakan terpaksa merelakan calon bayi dalam kandungannya lahir sebelum waktunya. Diduga akibat beban kerja yang berat, membuatnya mengalami keguguran.

Sementara itu Kementerian PPN/Bapennas mencatat pada 2020 diperkirakan jumlah populasi perempuan sebesar 135,8 juta orang. Sedangkan, jumlah populasi laki-laki yang tercatat sebesar 137,7 juta orang. Dari jumlah tersebut, Menteri Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan perempuan miskin lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki sepanjang tahun 2015-2019 (okezone.com, 29 September 2020).

Kaum Ibu Dalam Belitan Multi Masalah

Begitulah sebagian realitas yang ada pada kaum perempuan yang diantaranya adalah para ibu. Masalah kemiskinan merupakan satu dari sekian banyak persoalan yang membelit mereka. Impitan ekonomi, telah membuat banyak dari para ibu harus hidup dalam kondisi memprihatinkan.

Tak sedikit dari mereka rela menjadi buruh dengan jam kerja dan beban yang tak manusiawi. Bahkan mau melakoni jenis pekerjaan apa saja asal perut lapar anak-anaknya teratasi. Tak jarang pula ditemui para pekerja perempuan itu adalah seorang ibu yang tengah mengandung. Kondisi yang semestinya menuntut mereka untuk tidak bekerja berat, terpaksa tak diindahkan demi bisa mendulang rupiah.

Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang. Dimana banyak pemutusan kerja massal terjadi dimana-mana. Para bapak yang menjadi tulang punggung keluarga tak lagi dapat bekerja. Jadilah beban ganda harus dipikul para ibu. Menjadi ibu yang dituntut melakukan pengasuhan untuk anak-anaknya dan mengurusi pekerjaan rumah tangga, sekaligus menanggung beban menafkahi keluarga.

Belum lagi mereka pun kerap mengalami kekerasan baik di dalam maupun di luar rumah tangganya. Para bapak yang terpaksa menganggur sementara pekerjaan semakin sulit diperoleh. Padahal tuntutan perut dan biaya hidup lain seperti pendidikan dan kesehatan tak bisa dihindari. Hal ini memicu stress, yang kemudian mendorong para laki-laki seringkali melampiaskannya dengan melakukan kekerasan pada istri atau anak-anaknya. Kenyataan ini sudah sering ditemukan di berbagai kasus KDRT.

Baca Juga:  Korupsi Stadium 4, Antara Fakta dan Ketidakrelaan Penguasa

Pelecehan seksual di tempat kerja pun kerap menimpa para pekerja perempuan. Interaksi yang bebas dan campur baurnya para pekerja, di tambah sistem shift yang menyebabkan perempuan harus bekerja hingga larut malam, seringkali menjadi jalan terjadinya kekerasan seksual pada mereka.

Beban ganda yang harus ditanggung kaum ibu, menjadikan mereka tak dapat optimal menjalankan peran utamanya, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anak. Apalagi dengan suasana kehidupan materialistik saat ini, kadangkala menyebabkan peran tersebut terkalahkan oleh tuntutan kerja. Akibatnya banyak dijumpai anak-anak yang kekurangan kasih sayang hingga menimbulkan persoalan sosial lain, seperti kenakalan remaja, tawuran, gaul bebas dan lain sebagainya.

Sayangnya solusi yang saat ini ada justru semakin menjauhkan ibu dari peran utama yang diembannya tersebut. Seperti program pemberdayaan perempuan yang malah membuat para ibu berbondong-bondong keluar untuk bekerja. Ironisnya ketika kemudian terjadi persoalan yang menimpa perempuan, mereka menyalahkan budaya atau agama yang dinilai menempatkan posisi perempuan yang tidak setara dengan laki-laki.

Padahal persoalan mendasarnya adalah karena kesejahteraan hidup yang tak mampu mereka raih, dan tak adanya pihak yang semestinya bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Negara sendiri tidak memberikan jaminan kebutuhan rakyat dapat terpenuhi, termasuk mekanisme yang jelas bagi individu untuk dapat mencukupinya. Sementara pemasukan negara justru hanya mengandalkan pada hutang dan pajak. Tentunya tidak akan bisa mencukupi pengurusan urusan rakyatnya yang sangat banyak.

Sistem ekonomi yang cenderung berbau neoliberal yang diterapkan justru memberi jalan mulus bagi asing untuk memprivatisasi sumber daya alam milik rakyat. Akibatnya pendapatan yang seharusnya menjadi milik negara mengalir ke kantong korporasi. Padahal bila kekayaan alam negeri ini dikelola secara mandiri, hasilnya akan bisa menjadi pemasukan yang besar bagi kas negara, yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Mewujudkan Kebahagiaan Kaum Ibu

Ibu adalah posisi yang sangat mulia. Bahkan dalam Islam, ia adalah sosok yang wajib dihormati dan tempat berbakti paling utama seorang anak. Nabi Saw bahkan menyebutnya sebanyak 3 kali saat seorang laki-laki bertanya, kepada siapa ia harus melimpahkan baktinya. Bila ibu bahagia, maka amanlah sebuah bangsa. Sebab di tangan ibulah peran vital pembentukan generasi bangsa diawali.

Baca Juga:  Khofifah dan Hipokrasi Prokes

Tidak terwujudnya kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi pangkal derita yang menimpa para ibu. Solusi tuntasnya bukan dengan mendorong para ibu untuk turut bekerja. Namun dengan mendorong penguasa untuk menjalankan tanggungjawabnya mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata. Salah satunya dengan memastikan nafkah para ibu terpenuhi oleh pihak yang bertanggungjawab memenuhinya, baik dari suami atau walinya.

Untuk itu negara mesti menyediakan lapangan kerja yang cukup dan membangun sistem yang memastikan kecukupan upah yang diterima oleh laki-laki dalam pekerjaannya. Sanksi tegas harus ditegakkan bila ditemui terjadi pelalaian tanggung jawab menafkahi para ibu. Bila karena suatu sebab suami atau kerabatnya ternyata tak mampu, maka negara wajib mengambil alih tanggung jawab tersebut.

Selain itu sistem ekonomi yang dibangun haruslah yang berpihak pada rakyat. Sumber daya alam yang ada wajib diambil alih pengelolaannya oleh negara. Kekayaan alam yang berlimpah akan bisa memberikan pemasukan yang luar biasa besar bagi negara. Kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat berupa transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain secara murah bahkan kalau bisa gratis.

Bila jaminan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi, maka kaum ibu tak perlu berduyun-duyun keluar rumah untuk bekerja. Mereka dapat fokus untuk memberikan pengasuhan dan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya. Ibu dapat hidup tenang dan bahagia tanpa kecemasan ekonomi. Seandainya para ibu ingin bekerja pun, negara wajib menyediakan sistem aturan yang tidak memberatkan dan memberikan perlindungan terhadap hak-haknya.

Negara pun wajib untuk membangun sebuah sistem yang mendukung agar para ibu memiliki pemahaman yang utuh tentang bagaimana pengasuhan yang baik untuk anak-anaknya. Bahkan para ibu juga perlu ditingkatkan keterampilannya dalam melakukan berbagai pekerjaan utamanya sebagai manager utama rumah tangga. Dengan begitu pengasuhan generasi dari keluarga akan menjadi optimal. Generasi yang terbentuk pun adalah generasi yang berkualitas.

Seandainya negara benar-benar mengayomi dan mengurusi rakyatnya maka kebahagiaan hakiki kaum ibu akan dapat diwujudkan. Tentu saja kita berharap peringatan hari ibu tidak menjadi penghormatan semu dan basa basi atas jasa-jasa mereka. Posisi seorang ibu yaitu melahirkan dan membentuk generasi bangsa yang kuat dan berkualitas, sangat penting bagi kelangsungan bangsa dan negara. Bila para ibu rusak maka rusaklah generasi yang berarti hancurnya sebuah bangsa. Wallahu’alam bisshowab. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here