Home Pemerintahan Gugatan Kasus Pilkades Gayam, Sumenep Diajukan ke PTUN Surabaya

Gugatan Kasus Pilkades Gayam, Sumenep Diajukan ke PTUN Surabaya

SHARE
Kuasa hukum gugatan kasus Pilkades Gayam. (Foto: pojoksuramadu.com)

POJOKSURAMADU.COM, Sumenep – Miftahol Arifin melalui kuasa hukumnya, Syafrawi menggugat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gayam, Pulau Sapudi, Sumenep Madura ke PTUN Surabaya.

Gugatan itu dilayangkan karena dianggap cacat hukum karena bertentangan dangan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 54 tahun 2019 tentang pilkades.

Dalam kasus ini Panitia Pilkades Gayam menguasakan kepada Moh. Saleh. Namun, sebagai kuasa hukum tergugat, Moh. Saleh jarang mengikuti agenda persidangan.

Selain itu, Kepala Desa Gayam yang telah dilantik pada 30 Desember 2019 kemarin, H. As’ari menjadi tergugat intervensi. Sebagai pihak intervensi, H. As’ari menguasakan kepada Jamaluddin. Meski hadir dalam persidangan, pihak tergugat intervensi tidak bisa mengikuti persidangan karena belum mendapatkan persetujuan dari pihak tergugat.

Baca Juga:  Gubernur Jawa Timur Positif Covid-19

Pihaknya menuturkan bahwa kuasa hukum tergugat yakni Panitia Pilkades sering tidak hadir dalam persidangan, termasuk dalam sidang yang digelar hari ini, Kamis, 2 Januari 2019.

“Sejak awal tergugat maupun yang diberi kuasa selalu tidak hadir,” kata Syafrawi, Kuasa Hukum Penggugat atas nama Miftahol Arifin.

Menurut Syafrawi, ketidakhadiran dalam persidangan tidak hanya satu kali. Pada sidang perdana hingga tiga kali persidangan tergugat tidak hadir. “Baru hadir saat sidang keempat,” jelasnya.

Baca Juga:  Dua Bulan Terakhir, 33 orang di Pamekasan Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Bahkan saat sidang kelima kembali tidak hadir baru sidang keenam digelar lanjut Syafrawi tergugat hadir. “Bahkan jawaban tergugat kemarin dikirim melalui pos,” tuturnya.

Ketidakhadiran tergugat kembali terjadi pada sidang kedelapan yang digelar hari ini Kamis, (2/1/2020).

Akibat ketidakhadiran pihak tergugat pihak intervensi tidak bisa menyampaikan hak mereka. Sebab, pihak intervensi harus mendapatkan persetujuan tergugat. (Red/id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here