Home Advertorial Komisi D DPRD Bangkalan Panggil Rumah Sakit Hingga Klinik, Ini yang Dipertanyakan

Komisi D DPRD Bangkalan Panggil Rumah Sakit Hingga Klinik, Ini yang Dipertanyakan

SHARE
Komisi D DPRD Bangkalan Saat Melakukan Pemanggilan kepada Klinik Hingga Rumah Sakit di Ruang Banggar (Foto:Istimewa)

POJOKSURAMADU.COM, Bangkalan – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Madura, Jawa Timur panggil rumah sakit hingga rumah sakit dan klinik, Jumat (10/01/2020).

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengutarakan, pemanggilan itu adanya keluhan dari masyarakat, bahwa ibu hamil yang mau melahirkan sering disarankan untuk operasi caesar oleh rumah sakit atau klinik serta pengelolaan air limbah rumah sakit.


Ada keluhan dari masyarakat bidan yang merujuk diberikan fee (komisi) oleh rumah sakit atau klinik. Memang banyak rembes-rembes, banyak informasi yang dapat dari masyarakat mendapatkan insentif,”terang dia.

Dia menyampaikan, rumah sakit atau klinik yang melayani persalinan tidak mempermudah operasi Caesar, tapi mendahulukan persalinan normal. “Mulai tahapan observasi harus dilalui, jangan sampai masuk klinik tanpa tahap prosedural, disarankan untuk bedah caesar,” kata dia.

Baca Juga:  FPI Bangkalan Layangkan Sejumlah Tuntutan, Begini Tanggapan DPRD Bangkalan

Selain itu ia menegaskan, rumah sakit atau klinik harus mengedepankan azas kemanusiaan daripada orientasi pendapatan. Sementara terkait Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), ia meminta agar dikelola dengan baik sesuai dengan standar lingungan hidup.

“Dan yang paling penting membuat pelaporan (IPAL) kepada Dinkes setiap 6 bulan sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, nanti Senin (13/01), kepada semua rumah sakit dan klinik, Komisi D meminta laporan terkait izin IPAL. Jika tidak ada, maka Komisi D akan merekomendasikan kepada Dinkes agar rumah sakit atau klinik tersebut tidak diperpanjang izin operasionalnya,”papar dia.

Sementara Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo berdalih, bahwa di OPD yang dipimpinnya sudah ada badan pengawas untuk rumah sakit.

Baca Juga:  Bupati Bangkalan Gelontorkan 50 Miliar Untuk Penanganan Covid-19

“Hanya yang dimaksud adalah pengawasan rumah sakit secara keseluruhan.┬áDi mana yang diawasi mulai pelayanan dan limbahnya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 56 Tahun 2014, bahwa Badan Pengawas itu bisa melibatkan dari luar komponen masyarakat,” ujar Sudiyo.

Sementara untuk menindaklanjuti permintaan Komisi D, ia mengatakan akan segera membentuk tim pengawas dari komponen masyarakat. “Sehingga, nantinya dapat mengontrol klinik atau rumah sakit secara bersama-sama, mulai dari pelayanan dan IPAL agar tidak berjalan sendiri-sendiri,” janjinya.

Sedangkan terkait isu fee untuk bidan yang memberikan rujukan caesar, ia mengakui adanya. “Tapi saya tidak tahu secara pastinya, belum jelas,”ungkap dia. (redaksi)





LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here