Pojoksuramadu.com – Setelah Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan butuh tambahan anggaran Rp100 triliun untuk menerapkan program MBG bagi 82,9 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Maka hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal meningkat menjadi Rp171 triliun. Angka itu naik Rp100 triliun dari anggaran saat ini Rp71 triliun pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 (Bloomberg Technoz.com, 25-1-2025).
Secepat itukah tambahan dana dipastikan ada, sepertinya berbeda dengan anggaran untuk pos-pos lain. Menurut Sri Mulyani, penambahan anggaran MBG itu bakal memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memberikan manfaat yang berlipat ganda (multiplier) terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Menkeu Sri Mulyani bahkan menyebut program MBG bisa mendongkrak ekonomi hingga kisaran 6%-8% agar visi Indonesia emas 2045 tercapai. Hal ini karena MBG dinilainya bisa memperbaiki kualitas dan produktivitas SDM, yang ujungnya akan memberi nilai tambah yang semakin tinggi pada ekonomi RI.
Agar semakin terasa manfaatnya, Sri Mulyani pun mengharapkan model bisnis dari program MBG terus disempurnakan terlebih setelah adanya penambahan anggaran. Sebab, dari melihat besaran dana yang dibutuhkan MBG, menurut Sri Mulyani juga merupakan investasi penting dalam jangka panjang untuk menjamin asupan gizi anak-anak Indonesia.
Darimana Tambahan Dana MBG?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya pemangkasan anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp306 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 dan Rp50,59 triliun dari anggaran TKD.
Pemangkasan ini terjadi setelah Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi belanja negara yang tidak berdampak terhadap perekonomian. Pemangkasan anggaran tersebut tertuang dalam, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Beleid itu, diteken oleh Prabowo pada Rabu (22/1/2025) dan mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Meski instruksi presiden dana yang dipangkas untuk tambahan dana MBG, Menkeu memastikan, hasil pemangkasan anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk program lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yakni swasembada pangan, swasembada energi, serta perbaikan sektor kesehatan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memastikan, pemerintah juga tidak menggunakan skema bantuan dari negara lain untuk pendanaan Makan Bergizi Gratis, komitmen Cina dan Jepang hanya berupa bantuan pendampingan teknis dan peralatan yang juga masih dibicarakan sehingga masih butuh realisasi 2-3 tahun lagi. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengamini bahwa program prioritas pemerintah seperti MBG akan dibiayai dari pemangkasan anggaran infrastruktur pada APBN 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun telah menginstruksikan agar seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi ditambah 43 kota dan 94 kabupaten memberikan komitmen untuk ikut membiayai pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing. Dia menyebut total anggaran yang bisa disediakan pemda pada program tersebut mencapai Rp5 triliun. Atau sesuai kemampuan daerah tersebut, tidak menutup kemungkinan ada yang mampu membiayai penuh, dan ada yang menggunakan komposisi APBN dan APBD. Komitmen ini akan berjalan setelah pelantikan kepala daerah September 2025.
Baca juga : Kesehatan Rakyat Semakin Mengenaskan, Sampai Kapan?
MBG Proyek Bisnis Bahayakan APBN
Nyatalah, MBG akhirnya proyek gotong royong dalam rangka bisnis. Pemerintah masih saja memikirkan untung rugi ketika menggunakan dana APBN. Sisi positifnya APBN yang mayoritas berasal dari pajak rakyat akhirnya bisa diefisiensikan kepada program yang berhubungan langsung dengan kemaslahatan rakyat, bukan sekadar seremonial dan foya-foya. Namun tetap saja kelak dampaknya akan menimpa rakyat. Sebab APBN sejatinya bentuk pendanaan yang rapuh sekaligus zalim.
Kritik Para Pakarx
Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal mengatakan program prioritas MBG dan usulan tambahan anggaran akan menyebabkan defisit APBN 2025 bisa jebol ke level Rp800 triliun. Sebab Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005,1 dengan total belanja negara mencapai sebesar Rp3.621,3 triliun pada APBN 2025. Artinya akan ada defisit fiskal tahun depan bukan Rp600 triliun, mungkin bisa Rp800 triliun. Jadi bukan 2,53% dari PDB, tetapi bisa 2,8%, bahkan bisa 2,9%.
Direktur Eksekutif Celios (Center for Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira memproyeksi defisit APBN akan bengkak hingga 3,34% dari PDB tahun 2029, jika program MBG ini terus berjalan hingga mencapai target 100% pada 2029. Program-program populis ini pada akhirnya justru yang menjadikan pelebaran defisit fiskal. Bahayanya adalah pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk melakukan belanja yang diperlukan dalam rangka menstimulus ekonomi di luar dari belanja rutin yang semestinya menjadi prioritas seperti ketahanan pangan, perbaikan di sektor hulu dan perbaikan infrastruktur untuk pertanian.
Bahkan Director of Public Policy Celios, Media Wahyudi Askar pun berpendapat bahwa dengan kondisi fiskal Indonesia saat ini, tidak realistis untuk memberikan MBG kepada semua anak sebab secara finansial orang tuanya tidak begitu rentan.
World Bank dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) 2024, menyebutkan bahwa program MBG tidak bisa mengatasi stunting atau tengkes, sebab program tersebut tidak diberikan pada 1.000 hari pertama kehidupan, terutama terlihat dari rancangan gizi yang disajikan pada anak-anak. Pemberian MBG bisa efektif untuk mencapai hasil gizi yang lebih baik jika dibarengi dengan penyediaan intervensi kesehatan dan gizi. Seperti, pemberian suplemen, obat cacing, kurikulum pendidikan kesehatan, hingga kebijakan kesehatan di sekolah.
Baca juga : Mahasiswa dan AI: Antara Kemajuan Teknologi dan Tantangan Berpikir Kritis
Islam Solusi Terbaik Generasi Emas
Memang tak bisa dipungkiri, MBG sangat jauh dari idealisme negara menciptakan generasi terbaik menuju Indonesia emas 2045. Dan memang semestinya bukan ranah negara memberikan makan bergizi gratis, melainkan orang tuanya. Negara dengan semua perangkat yang dimilikinya adalah pihak yang menjamin setiap kepala keluarga mampu memberikan nafkah secara makruf.
Dalam pandangan Islam akan ada dua hal yang dijamin negara, yaitu pemenuhan langsung dan tidak langsung. Pemenuhan langsung adalah memudahkan masyarakat mengakses kebutuhan pokok mereka terkait kebutuhan komunikasi seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Pendanaan negara berasal dari Baitulmal yang berisi pos pendapatan dari harta kepemilikan umum, kepemilikan negara dan zakat. Tidak ada pajak apalagi utang luar negeri berbasis riba. Baitulmal tidak sebagaimana APBN yang dianggarkan secara tahunan, pengeluarannya (pos pengeluaran) juga bergantung pada pandangan Khalifah atas kemaslahatan rakyat, sehingga lebih fleksibel.
Dengan pembiayaan negara yang didapat dari hasil pengelolaan sumber daya alam secara mandiri, bukan dijual atau diserahkan kepada asing. Sebagaimana Rasulullah saw.bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api”. (HR. Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Ahmad).
Sedangkan pemenuhan tidak langsung yaitu terkait sandang, pangan dan papan. Negara wajib menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi setiap pria baligh. Baik pekerjaan di lingkup negara sebagai ASN maupun di luar itu dengan bantuan negara berupa modal, baik bergerak maupun tidak. Itulah mengapa dalam Islam ada kebijakan tanah yang ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut akan diambil negara, didata di Baitulmal untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan serta mampu mengelola.
Negara tidak menetapkan harga di pasar, tidak menetapkan upah, melarang transaksi riba, kecurangan, penimbunan, bahkan tidak melakukan ekspor impor dengan negara kafir harbi fi’lan ( yang jelas membunuh kaum muslim dan menjajah). Dengan kata lain, syariat yang menjadi dasar pemerintahan negara Islam tidak akan bersanding dengan sistem kapitalisme. Di sinilah kelak akan terwujud secara nyata kesejahteraan. Wallahualam bissawab.