Home Kesehatan Permintaan Diangkat PNS Perawat Kontrak Sumenep, Begini Tanggapan Bupati Sumenep

Permintaan Diangkat PNS Perawat Kontrak Sumenep, Begini Tanggapan Bupati Sumenep

SHARE
Para perawat kontrak saat melakukan audiensi. (Foto: pojoksuramadu.com)

POJOKSURAMADU.COM, Sumenep – Sebelunya, sejumlah perawat kontrak Poskesdes Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendatangi Komisi IV DPRD setempat, kamis (26/12/2019).

Kedatangannya, yakni melakukan audiensi ketiga kalinya guna menindaklanjuti permintaan agar diperhatikan dan disetarakan jadi PNS. Audiensi kali ini, (27/12/19) dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, meski sebelumnya dua kali panggilan komisi IV tidak hadir.

Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep, Abu Hasan mengatakan, Dinas Kesehatan segera mengirim surat ke provinsi melalui kabupaten. Menanggapi permintaan tersebut, pihaknya menilai mereka masih sangat wajar meminta untuk menjadi PNS, sebab pengabdiannya lebih 10 tahun.

Baca Juga:  Server Rumah Sakit Sampang Eror, Petugas Belum Beri Kejelasan

“Kalau di Komisi IV penting dan layak untuk diperjuangkan, yang penting status para perawat kontrak harus jelas,” ungkapnya.

Berbeda dengan saat ini, status perawat kontrak belum jelas, bahkan SK masih dari Dinkes Sumenep.

Koordinator Poskesdes Jawa Timur, Nurul Iksan menyampaikan, tidak meminta banyak untuk jadi PNS, akan tetapi, hanya ingin para perawat kontrak Ponkesdes diperhatikan.

“Kami menuntut hanya untuk kesejahteraan. Bukan untuk diangkat jadi PNS,” kata Nur Ikhsan, Koordinator Ponkendes Jawa Timur.

Menanggapi keadaan tersebut, Bupati Sumenep, A.Busyro Karim mengungkapkan bahwa permintaan perawat kontrak poskesdes untuk jadi PNS merupakan kewenangan Pemprov, sedangkan pihak kabupaten hanya mengusulkan.

Baca Juga:  Dugaan Pungli, Kades Batorasang Resmi Dilaporkan ke Kejari Sampang

“Mekanisme pengusulan sudah jelas, tapi ini sudah dua tahun tidak ada untuk diusulkan masuk formasi,” kata Bupati Sumenep, A. Busyro Karim usai Rapat Paripurna di DPRD Sumenep, Kamis, (26/12/2019) kemarin.

Sedangkan terkait SK, Buya memaparkan, kabupaten hanya sebagai penempatan. sedangkan pengangkatan semua dari provinsi. Adapun gaji perawat kontrak sebanyak Rp 1,8 juta juga merupakan anggaran dari Pemprov.

“Gajinya juga dari provinsi, tidak dari APBD kabupaten,” jelasnya. (Red/id)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here