Home Opini Republik Tanpa KPK, Koruptor Harus Mati

Republik Tanpa KPK, Koruptor Harus Mati

SHARE
Abdul Malik Mudofar (Kiri)

pojoksuramadu.com – Efektifitas pemberantasan korupsi memberi makna, bagaimana seharusnya korupsi ditangani, langkah preventif-antisipatif mutlak beriringan dengan upaya represif, sampai penanganan tersebut bisa dilakukan secara maksimal atau dapat menekan sampai titik nadir tertentu hingga jalur-jalur korupsi bisa tersumbat.

Penyelesaian secara hukum tetap dilakukan disamping sangai-sangsi lain yang bersifat sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dalam hal ini tentu mengharap peranserta masyarakat. Munculnya lembaga anti korupsi dan kitabnya tidak pernah absen dari setiap rezim yang berkuasa. Mengapa dan untuk apa lembaga anti korupsi harus dibentuk, KPK misalnya ? tidakkah lembaga yang sudah ada yaitu Kejaksaan dan Kepolisian tidak cukup atau perlu lebih diefektifkan saja ?

Yang menjadi kekhawatiran, bahwa pembentukan KPK di setiap rezim hanya menjadi “Tempat Pembantaian” lawan-politik atau rezim sebelumnya. Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah sekarang dan mendatang yang harus menghapus kesan tersebut, atau KPK dibubarkan saja kalau eksistensinya hanya untuk kepentingan kelompok tertentu .

Pada perkembangannya korupsi tetap suatu pertanyaan besar, bahwa korupsi memang tidak mungkin diberantas ? Realitas masih menunjukan bahwa penegakan hukum seakan mandeg menghadapi korupsi. Padahal dari sisi aturan dan kelembagaan sudah memadai dan bahkan terus diperbaharui. Indikasi tebang pilih, adanya benturan kepentingan sehingga melahirkan konglomerasi korupsi yang liar biasa, atau pengembalian asset hasil korupsi yang menghilangkan aspek hukum koruptor tentunya bukan tontonan baru bagaimana korupsi itu sulit untuk diberantas. Satu hal yang juga tidak pernah terlewatkan adalah bahwa kasus-kasus korupsi lebih mudah muncul dengan adanya tekanan dan opini publik, namun sering juga hilang karena pengalihan opini dan sifat masyarakat Indonesia yang mudah lupa dan mudah dilupakan.

Oleh karenanya, lantas apa yang efektif untuk diketengahkan dan pemberantasan korupsi? Apakah metode yang senantiasa harus berubah sejalan dengan perkembangan berbagai modus operandi orang melakukan korupsi ; apakah harus menunggu perubahan rezim pemerintahan yang berkuasa sebagaimana ritme sejarah tergantung pada mereka yang berkuasa, karena kasus korupsi sulit untuk dibongkar apabila mereka yang akan diungkap dengan terindikasi korupsi masih menjadi bagian dari kekuasaan?

Baca Juga:  Mempertegas Peran KOHATI Sebagai Rahim Perkaderan HMI

Apa perlunya pembentukan lembaga-lembaga baru pemberantasan korupsi karena lemahnya lembaga yang ada, yang disebabkan semakin banyaknya kasus korupsi atau personal-personal lembaga yang ada terindikasi ikut korupsi; apakah perbaikan sistem karena selama ini selalu masih membuka peluang terjadinya korupsi; apakah sangsi yang harus dipertegas karena selama ini mungkin tak pernah tegas dan tidak bisa memberikan efek jera, sehingga menjadi bahan pertimbangan orang bahwa berkorupsi merupakan jalan pintas menumpuk kekayaan dan kalaupun tertangkap sangsinya ringan dan dendanya pun ringan.

Atau mungkin lebih baik kita biarkan saja sehingga setiap orang melalui kesadaran moral yang kuat enggan untuk korupsi karena dampak yang ditimbulkan telah memperlihatkan berbagai kehancuran di berbagai bidang kehidupan, sehingga yang muncul adalah idealisme yang menjunjung tinggi kejujuran dan rasa tanggungjawab terhadap keselamatan negara. Jadi alat yang harus menjadi orientasi, strategi, dan fokus dalam melawan korupsi di negeri ini.

Penggantian rezim tidak pernah lepas untuk selalu menghadirkan lembaga anti korupsi baru. Sejarah pun mencatat berbagai bentuk dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui hadirnya suatu lembaga pemberantasan korupsi walaupun belum terbukti ampuh. Rezim Orde Lama terbentuk lembaga pemberantasan korupsi Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN), Operasi Budhi, Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (KONTRAR). Memasuki rezim Orde Baru muncul Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Pembentukan Komite Empat, dan Operasi Tertib (OPTIB).

Di era revormasi dari rezim ke rezim lahir Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ombusment, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang dilebur menjadi Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) dan masih eksis hingga saat ini.

Baca Juga:  Mengawal Kedaulatan NKRI dari Kaltara

Akhirnya, disamping persepsi yang sama antara pemerintah dan masyarakat, kemauan dan dorongan kuat masyarakat dalam memberantas korupsi sudah barang tentu juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah dengan “Political Will” nya. Sinkronisasi dua kekuatan tersebut tentu menjadi pilar efektifnya korupsi untuk diberantas.

Oleh karena itu, kehadiran KPK jelas untuk memberantas korupsi, setidaknya korupsi kelas kakap dapat dibasmi. Jadi, jika KPK tetap ada atau eksis, maka sesungguhnya kehadiran KPK itu sendiri adalah suatu kegagalan. Artinya, Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga gagal dalam memberantas korupsi, karena KPK itu lahir dari rahim mereka, ternyata korupsi masih tetap merajalela.

Dengan demikian, idealnya Republik Indonesia ini sebaiknya tanpa KPK karena kehadirannya telah berhasil memberantas korupsi dengan hukuman yang tegas yaitu hukuman mati tergantung derajat kesalahannya sehingga efek jeranya sangat efektif untuk meredam niat orang lain melakukan korupsi.

Untuk itulah, dukungan dan peran efektif yang diberikan masyarakat dalam melawan korupsi jangan sampai menjadi tidak efektif dan tentunya ironis karena peran pemerintah yang ambiguitas atau adanya ketidaktentuan dalam penanganannya. Jangan sampai upaya pemberantasan korupsi selalu identik dengan melenggangkan lembaga anti korupsi.

Dengan kata lain, jangan langgengkan KPK, karena keberhasilan KPK adalah dengan tidak adanya KPK itu sendiri dikarenakan telah sukses mengemban tugasnya untuk memberantas korupsi. Sekali lagi, jangan sampai korupsi sengaja dilindungi penguasa demi suatu kepentingan diri. Idialnya, Republik tanpa KPK maka koruptor harus mati.

Oleh :Abdul Malik Mudofar

Penulis Alumni Muallimin
Muhammadiyah Yogyakarta,
UMS Surakarta, Harvard
University, UNS Surakarta,
Oxford University dan KRA
Lemhanas XXIII/1997.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here