POJOKSURAMADU.COM, Pamekasan – Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) memberikan pakaian wanita kepada DPRD dan Tikor BNPT Pamekasan, Totok Hartono.
Aksi pemberian pakaian wanita berupa daster dan rok tersebut dilakukan Alpart dalam aksi demonstrasi, yang berlangsung di kantor DPRD Pamekasan. Senin, (02/11/2020). Alpart kesal Lantaran hingga saat ini tidak ada tindakan terhadap oknum yang dituding melanggar aturan penyaluran Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) di kabupaten Pamekasan.
Korlap aksi, Basri mengatakan hadiah daster dan rok itu merupakan simbol kekecewaan kepada DPRD Pamekasan dan Tikor BPNT Pamekasan, yang dianggap tutup mata dalam menangani kasus agen BPNT bermasalah di Kabupaten tersebut.
“Ini bentuk kekecewaan kami kepada DPRD dan Tikor BPNT, yaitu sekda Pamekasan, yang gagal dalam menyelesaikan banyaknya kasus BPNT bermasalah di Pamekasan,” tegasnya.
Basri menjelaskan, bahwa dalam realisasi BPNT di Pamekasan banyak pelanggaran dan ketidaksesuaian dengan pedoman umum BPNT. mulai dari banyaknya agen yang melakukan pemaketan sembako, penjualan di atas harga pasaran.
Selain itu, ia juga menjelaskan kualitas beras yang dianggap tidak layak. Karena itu Alpart memberikan dugaan bahwa pelanggaran terssbut terjadi karena ada persekongkolan dengan sejumlah pihak guna mencari keuntungan pribadi.
“Hingga saat ini agen tersebut masih menyalurkan bantuan seperti biasa. Dan ini dibiarkan oleh DPRD dan Tikor. Ada apa? Jangan-jangan ada oknum yang terlibat,” ucap Basri.
Karena itu, hadiah daster dan rok itu dirasa pantas untuk diberikan kepada DPRD dan Tikor BPNT Pamekasan dalam kinerjanya mengkawal bantuan dari pemerintah pusat tersebut. “Itu hadiah spesial dari kami untuk wakil rakyat kita,” tandas Korlap Aksi.
Gelombang aksi berkaitan dengan agen bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Pamekasan yang dianggap bermasalah, utamanya di Kecamatan Kadur, masih terus berlanjut. Kali ini Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) -yang terus konsisten mengawal persoalan tersebut- kembali mendatangi Kantor DPRD Pamekasan, Senin (02/11/2020)
Namun dalam aksi tersebut, ada hal unik dilakukan massa. Mereka memberikan hadiah daster dan rok wanita untuk DPRD Pamekasan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan Totok Hartono selaku ketua Tim Koordinasi (Tikor) BPNT Kabupaten Pamekasan.
Korlap aksi, Basri mengatakan hadiah daster dan rok itu merupakan simbol kekecewaan kepada DPRD Pamekasan dan Tikor BPNT Pamekasan, yang dianggap tutup mata dalam menangani kasus agen BPNT bermasalah di Kabupaten tersebut.
“Ini bentuk kekecewaan kami kepada DPRD dan Tikor BPNT, yaitu sekda Pamekasan, yang gagal dalam menyelesaikan banyaknya kasus BPNT bermasalah di Pamekasan,” tegasnya.
Basri menjelaskan, bahwa dalam realisasi BPNT di Pamekasan banyak pelanggaran dan ketidaksesuaian dengan pedoman umum BPNT. mulai dari banyaknya agen yang melakukan pemaketan sembako, penjualan di atas harga pasaran.
Selain itu, ia juga menjelaskan kualitas beras yang dianggap tidak layak. Karena itu Alpart memberikan dugaan bahwa pelanggaran terssbut terjadi karena ada persekongkolan dengan sejumlah pihak guna mencari keuntungan pribadi.
“Hingga saat ini agen tersebut masih menyalurkan bantuan seperti biasa. Dan ini dibiarkan oleh DPRD dan Tikor. Ada apa? Jangan-jangan ada oknum yang terlibat,” ucap Basri.
Karena itu, hadiah daster dan rok itu dirasa pantas untuk diberikan kepada DPRD dan Tikor BPNT Pamekasan dalam kinerjanya mengkawal bantuan dari pemerintah pusat tersebut. “Itu hadiah spesial dari kami untuk wakil rakyat kita,” tandas Korlap Aksi.
Sementara itu, Asisten III Bidang Pemerintahan Pembangunan sekaligus Plt. Kadinsos Pamekasan, M Tarsunmengatakan bahwa tuntutan dari pendemo ini sudah ditindak lanjuti sebelumnya. Ia menjelaskan jika Pemkab sudah merespon tuntutan pendemo dan sudah melakukan pemantauan ke lapangan atau ke bawah untuk memberikan pembinaan kepada agen-agen yang ada di Kecamatan.
“Setelah kami berikan teguran, pada bulan September sudah kembali normal dan tidak ditemukan adanya pelanggaran,” ujarnya.
Sebagai gantinya, kata Tarsun hasil dari tim koordinasi baik dari Dinsos dan BNI yang sudah turun ke lapangan sudah diputuskan ada 3 Agen sudah diblokir dan yang lain masih dilakukan proses pemeriksaan dari tim koordinasi.
“Sudah kita tangani semua,” terang Tarsun saat menemui massa aksi. (Hasibudin).