POJOKSURAMADU.COM, Bangkalan – Kunjungan kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ke Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur membahas soal Participating Interest (PI) 10 persen migas.
Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Bambang Hariyadi mengungkapkan Kabupaten Bangkalan merupakan wilayah yang memiliki kandungan Migas yang luar biasa yang dikelola Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO).
“Saya selaku pimpinan komisi VII ingin mendengar langsung dari masyarakat, makanya kami mengagendakan datang kesini untuk mendengar apa yang menjadi persoalan,” ungkapnya, Selasa (16/11/2021).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan untuk mendapatkan PI 10 persen dari Migas harus ada regulasi yang juga harus dipenuhi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.
“Kita berharap pada semua stakholder yang memiliki wewenang disini bisa bersatu demi kepentingan masyarakat. Kami komisi VII tidak akan menutup telinga, kita mengetahui ini gasnya dari sini tetapi masyarakatnya tidak mendapatkan,” imbuh Bambang.
Selain itu lanjut Bambang, pihaknya mendorong Bupati Bangkalan agar melakukan program strategis Nasional Jaringan Gas Masyarakat (Jargas).
“Tadi juga ada dari salah satu pihak PGN selaku pengelola Jargas agar Bupati mengusulkan ke Kementerian ESDM. Saya selaku pimpinan komisi VII dan keturunan Madura akan berusaha maksimal untuk membantu agar Jargas terealisasi di Bangkalan,” pungkasnya.
Sementara itu Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron memaparkan bahwa pihaknya kini sedang berjuang untuk mendapatkan PI 10 persen dari Migas, sehingga nantinya Perpres 80 tentang percepatan pembangunan bisa segera terlaksana.
“Dari pertemuan ini pertama support dari seluruh anggota komisi VII yang hadir kesini siap membantu percepatan pembangunan di Bangkalan, diantaranya Migas yang sedang kami perjuangkan. Upaya ini kami lakukan, mudah-mudahan perjuangan ini segera membuahkan hasil. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat,” paparnya.
Ra Latif menjelaskan seharusnya Kabupaten Bangkalan mendapatkan dan bisa menikmati hasil dari sumberdaya alamnya, sehinga upaya mendapatkan PI 10 persen dari Migas dilakukan.
“Kami tadi memohon dukungan dari Komisi VII agar proses pengajuan kami bisa lebih cepat. Sekarang prosesnya sudah masuk pada tahap ketujuh,” tandasnya. (Fathur)