POJOKSURAMADU.COM, Sampang – Bimbingan Teknis (Bimtek) kepala desa se-Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur dipersoalkan Aliansi Damai Pantura (ADP). Sebab, kegiatan itu menguras Anggaran Dana Desa (ADD) hingga ratusan juta.
Gabungan Ormas dan LSM itu mempertanyakan dana bimtek saat menggelar audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) setempat, Senin (14/9/2020).
“Bimtek 180 kades se Kabupaten Sampang telah menyalahi aturan,” tegas Ketua APD, Muhni.
Menurutnya, anggaran bimtek tidak tercantum di dalam ADD. Jika dananya diambilkan dari ADD seharusnya bersifat swakelola tanpa ada campur tangan Wakil Bupati Sampang, DPMD, AKD dan Camat.
“Setiap kepala desa dianggarkan Rp 5 juta. Totalnya, Rp 900 juta. Ini hanya buang-buang anggaran dan kurang bermanfaat,” sesal Muhni.
Kegiatan bimtek, lanjutnya, sudah berjalan dua kali selama dua tahun yakni pada 2019 dan 2020. ADP tidak mempermasalahkan Bimtek apabila menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau hanya mimtek ke Bandung dan Banyuwangi kami tidak yakin menghabiskan Rp 900 juta. Apabila ada penyelewengan akan kami laporkan,” ancam Muhni.
Sementara itu, Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sampang Suhanto mengatakan, bimtek bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepala desa.
“Kegiatan bimtek kemauan dari setiap koordinator desa,” terangnya.
Suhanto menjelaskan, dana sebesar Rp 5 juta memang diambilkan dari ADD. Alasannya, karena sangat tidak memungkinkan kepala desa mengeluarkan dana pribadi untuk bimtek.
“DPMD hanya memfasilitasi permintaan kepala desa yang disepakati oleh AKD dan kesepakatan trevel akhirnya membahas sendiri ke BRI,” ucapnya.
Suhanto menilai, pelatihan dan bimbingan teknis sangat penting guna mencetak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan produktivitas tinggi.
“Semoga kedepannya semua kepala desa mampu mewujudkan visi dan misi mereka demi memajukan desa masing-masing,” tandasnya. (*)