POJOK SURAMADU

#Inspirasi For You

Home

ic_fluent_news_28_regular Created with Sketch.

Berita

Wisata

Bisnis

Pendidikan

Keislaman

ic_fluent_phone_desktop_28_regular Created with Sketch.

Teknologi

ic_fluent_incognito_24_regular Created with Sketch.

Gaya Hidup

Sosial Media

Teken Komitmen Pemberantasan Korupsi, Mas Tamam: Kami Ingin Pemerintahan yang Bersih

POJOKSURAMADU.COM, Pamekasan– Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Baddrut Tamam benar-benar berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tekad untuk menciptakan pemerintahan yang bersih tersebut dibuktikan dengan penandatanganan “Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Provinsi Jawa Timur” di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama beberapa kepala daerah di Jawa Timur, Jum’at (30/4/2021).

“Ikhtiar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi terus kami lakukan. Saya bersama beberapa kepala daerah di Jawa Timur menandatangani Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Provinsi Jawa Timur,” kata bupati yang familiar disapa Mas Tamam tersebut.

Mas Tamam menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan implementasi program monitoring center for prevention (MCP) secara konsisten, substansial dan akuntable yang menjadi program komisi pemberantasan korupsi (KPK).

“Perencanaan, penganggaran, realisasi keuangan dalam tata kelola pemerintahan daerah yang mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan publik,” tegasnya.

Dewan Pembina PW Ansor Jawa Timur ini melanjutkan, penertiban aset negara juga menjadi konsentrasi pemerintahannya pada tahun 2021 sebagaimana instruksi KPK agar aset milik pemerintah daerah dilakukan sertifikasi secara menyeluruh.

“Kemudian, proses pengadaan barang dan jasa yang bersih, profesional, dan akuntable, bebas dari KKN. Penguatan pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola pemerintahan daerah,” tutup dia.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam juga mendapat apresiasi dari KPK RI atas kinerjanya yang telah mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas KKN. Salah satunya adanya kepastian tidak adanya jual beli jabatan serta penerimaan fee proyek. (adv/hasibuddin)

Artikel Terkait :

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Postingan Populer