Sumenep Pojoksuramadu.com – Pulau Masalembu, yang dikenal dengan kekayaan laut dan potensi perikanannya, masih bergelap gulita di tengah gemerlap program Indonesia Terang.
Meskipun program ini telah diluncurkan sejak 2019, dua desa utama di pulau ini, yaitu Masalima dan Sukajeruk, masih belum menikmati pasokan listrik secara penuh. Padahal, listrik adalah kebutuhan vital untuk mendukung sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
Surat Kepada Menteri ESDM: Warga Tak Mau Lagi Menunggu
Frustrasi dengan kondisi ini, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) Cabang Masalembu bersama masyarakat setempat mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada 25 Februari 2025.
Surat tersebut meminta percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang direncanakan oleh PT PLN (Persero).
Respons pun datang dengan cepat. Kementerian ESDM mengadakan rapat koordinasi pada 14 Maret 2025, yang dihadiri oleh perwakilan Bupati Sumenep, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, PT PLN, dan Dinas ESDM Jawa Timur.
Rapat ini menjadi harapan baru bagi warga Masalembu yang selama ini hanya mengandalkan genset dan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari.
Baca juga : Baznas Pamekasan Targetkan Zakat Tahun ini Tembus 4 Miliar
Tiang Listrik Sudah Ada, Tapi Listrik Tak Juga Menyala
Jailani, Ketua SNNU Masalembu, mengungkapkan kekecewaannya. “Tiang listrik sudah dipasang sejak 2020 di Pulau Karamian dan Masalembu, tapi hingga sekarang listrik di Masalembu belum tersambung.
Pulau Karamian sudah menikmati listrik, sementara kami masih bergantung pada genset dan panel surya,” ujarnya.
Menurut Jailani, ketimpangan ini membuat warga Masalembu merasa seperti warga kelas dua. “Kami juga ingin merasakan manfaat listrik yang stabil, bukan hanya sekadar melihat tiang listrik yang berdiri tanpa fungsi,” tambahnya.
PT PLN menjelaskan bahwa kendala utama dalam pembangunan PLTS Komunal di Pulau Masalembu adalah proses penyediaan lahan. PLN telah menyusun rencana pembangunan PLTS dengan kapasitas 185 kWp pada tahap pertama (2026) dan 850 kWp pada tahap kedua (2027).
Selain itu, jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 30,1 km di Desa Masalima dan 27,89 km di Desa Sukajeruk juga direncanakan selesai pada 2026.
Namun, proyek ini masih menunggu alokasi anggaran dari Penyertaan Modal Negara (PMN). PLN meminta dukungan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam menyediakan lahan untuk pembangunan PLTS.
Dalam rapat koordinasi, disepakati bahwa PLN, Pemkab Sumenep, dan SNNU Masalembu akan terus bekerja sama untuk mengatasi kendala lahan dan pendanaan. PLN berkomitmen untuk segera menyelesaikan proyek ini begitu lahan dan anggaran tersedia.
Sementara itu, Ditjen Ketenagalistrikan akan memantau perkembangan proyek hingga listrik dapat beroperasi penuh.
“Kami berharap semua pihak dapat bersinergi untuk mempercepat realisasi listrik di Pulau Masalembu demi kesejahteraan bersama,” ujar Jailani.
Jailani menegaskan bahwa warga Masalembu tidak hanya membutuhkan listrik 24 jam, tetapi juga energi yang dapat mendukung semua sektor kehidupan.
“Listrik bukan hanya untuk penerangan, tapi juga untuk menggerakkan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendukung layanan kesehatan. Kami berharap pemerintah tidak hanya memberikan janji, tapi juga aksi nyata,” tegasnya.
Pesan untuk Pemerintah: “Jangan Biarkan Kami Terus Gelap”
Warga Masalembu berharap, proyek PLTS ini dapat segera direalisasikan. “Kami sudah menunggu terlalu lama. Jangan biarkan kami terus hidup dalam kegelapan. Listrik adalah hak kami, bukan sekadar mimpi,” pesan seorang warga Masalembu.
Dengan semangat gotong royong dan dukungan dari berbagai pihak, warga Masalembu berharap cahaya listrik segera menyinari pulau mereka, membawa harapan baru untuk masa depan yang lebih terang.
