Pojoksuramadu.com – Ekonomi global masih lesu dan pergerakan pemulihannya sangat lemah, kondisi ini tak hanya melemahkan daya beli masyarakat dan lapangan pekerjaan semakin menyempit, tapi di China, dengan tingkat pengangguran tinggi yakni lebih dari 14 persen, juga memunculkan tren baru yaitu kantor tiruan, Pretend To Work Company (Perusahaan Pura-Pura Bekerja).
Saat ini, bagi generasi muda Cina, opsi membayar sebuah perusahaan agar bisa berkantor lebih masuk akal ketimbang berdiam diri di rumah. Mereka membayar sekitar 30-50 Yuan ( Rp67-Rp100 ribu), untuk “bekerja” di kantor ini, Zou salah satu warga lokal mengatakan, ia bergabung dengan lima “rekan” yang melakukan hal serupa. Dan merasa bahagia.
Persewaan kantor tiruan semacam itu bahkan bermunculan di kota-kota besar di China, seperti Shenzhen, Shanghai, Nanjing, Wuhan, Chengdu, dan Kunming. Layaknya kantor pada umumnya, memiliki fasilitas lengkap. Di sana mereka bisa memulai membangun bisnis mereka sendiri, mencari pekerjaan, makan malam hingga main game (BBC.com, 11-8-2025).
Demikian juga yang dilakukan oleh Xiaowen Tang, ia menyewa sebuah kantor rekaan selama sebulan awal tahun ini. Kala itu perempuan berusia 23 tahun ini baru saja lulus kuliah dan belum menemukan pekerjaan penuh waktu.
Universitasnya memiliki aturan tidak tertulis bahwa mahasiswa harus menandatangani kontrak kerja atau memberikan bukti magang dalam waktu satu tahun setelah kelulusan. Jika gagal memenuhi syarat itu, mahasiswa tidak akan menerima ijazah.
Tren berpura-pura bekerja di China berasal dari rasa frustrasi dan ketidakberdayaan akibat kurangnya lapangan kerja, hal ini disampaikan Biao Xiang, Direktur Institut Max Planck untuk Antropologi Sosial yang berbasis di Jerman.
Akibat perubahan ekonomi dan ketidaksesuaian antara pendidikan dan pasar kerja, kaum muda China membutuhkan tempat-tempat seperti ini untuk memikirkan langkah selanjutnya atau untuk melakukan pekerjaan sambilan sebagai masa transisi lanjut Biao, perusahaan kantor tiruan ini adalah salah satu solusi.
Tak hanya di China, Inggris pun memiliki tingkat pengangguran yang tetap tinggi dalam empat tahun, sebagaimana yang ditunjukan data resmi Kantor Statistik Nasional (ONS), Selasa (12/8/2025). Yaitu berada di angka 4,7 persen dalam tiga bulan hingga akhir Juni,” kata kantor itu, dikutip AFP (CNBCindonesia.com,19-8-2025).
Melemahnya pasar tenaga kerja disinyalir akibat kenaikan pajak bisnis yang tercantum dalam anggaran perdana pemerintahan Partai Buruh, yang kini berkuasa. Pajak tersebut mulai berlaku April, sekaligus dimulainya tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump, sebesar 10 persen.
Kapitalisme Gagal Mewujudkan Kesejahteraan
Krisis ekonomi yang berlanjut pada krisis tenaga kerja global memang satu bencana tersendiri, dan korbannya adalah generasi usia produktif tahun ini. Kota-kota besar di dunia seperti Inggris, Prancis, AS dan China pun tak luput terkena imbasnya.
Padahal upah di sana tergolong tinggi, hingga mantan wakil menteri ketenagakerjaan yang tersandung korupsi Emanuel Ebenezer mendorong anak muda untuk mencari pekerjaan di luar negeri saja. Selain gaji tinggi juga bisa bertukar ethos kerja dan kedisiplinan.
Di Indonesia, meski secara nasional angka pengangguran turun, generasi muda mendominasi pengangguran. Separuh pengangguran adalah anak muda. Artinya, ini bukan masalah sepele sekadar tidak cocok antara pendidikan, ketrampilan dan jenis pekerjaan. Faktanya ini memang tak ada lowongan pekerjaan. Ini masalah sistem yang saat ini diterapkan, yaitu Kapitalisme yang terbukti gagal mewujudkan kesejahteraan. Salah satunya gagal menyediakan lapangan pekerjaan.
Bagaimana bisa demikian? Padahal Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam. Koes Plus, band legendaris Indonesia mengabadikan dalam lagunya yang berjudul” Kolam Susu”, dimana mereka menggambarkan kesuburan tanah Indonesia hingga “tongkat kayu dan batu” jadi tanaman.
Sayangnya semua kekayaan itu tidak dikelola secara mandiri oleh negara. Presiden Prabowo mengecam para penjarah dalam aksi demontrasi bulan Agustus lalu, tapi ia lupa, siapa aktor sesungguhnya penjarahan tingkat nasional? Negara, dengan berbagai undang-undang yang disahkan, memuluskan langka para investor kelas kakap menjarah kekayaan alam dan laut Indonesia.
Penyebab tingginya angka pengangguran global pun disebabkan karena konsentrasi kekayaan dunia tidak ada para negara masing-masing, tapi pada pemodal kakap yang bahkan mendanai siapa pun penguasa yang hendak naik tahta. Di Indonesia, ketimpangan kekayaan itu menurut Data Celios, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia.
Dampaknya, negara lepas tangan dari tugasnya menyediakan lapangan kerja bagi rakyat karena sumber daya alam tak lagi di tangan. Jika pun pemerintah mengadakan jobfair sebagai solusi, tetap tidak memadai, karena kebijakan impor yang kencang tanpa tarif bea masuk bagi sesama anggota ( CAFTA, ASEAN, OKI, BRIC dan lainnya) menjadikan dunia industri kolaps, tak mampu mengimbangi murahnya harga barang impor. Barang kita pun masih terkendala pada biaya produksi sebab bahan baku kebanyakan masih harus impor, biaya impor kena bea tarif. Sungguh bak lingkaran setan.
Upaya lain pemerintah adalah pembukaan sekolah dan jurusan vokasi, tak hanya SMK sederajat tapi berbagai universitas pun berlomba membuat fakultas baru hingga tingkat diploma dengan harapan menjadi favorit masyarakat karena mampu memenuhi permintaan pasar. Nyatanya tak semudah itu, banyak fresh graduate yang menganggur, karena terlalu banyak syarat dan pemerintah melebarkan kesempatan bagi pekerja asing untuk masuk.
Ujung-ujungnya, pahlawan devisa alias buruh migran yang menjadi andalan, prosedur semakin dipermudah meski tanpa jaminan keamanan yang memadai, namun kelonggaran aturan telah membuat banyak oknum bermain di dalamnya, termasuk para pejabat negeri ini hingga marak TPPO ( Tindak Pidana Perdagangan Orang).
Bagaimana dengan proyek bagi-bagi kue pemerintah pasca pemilu, banyak pejabat BUMN, anak dan cucunya yang ditempatkan di dalamnya sebagai pucuk pimpinan atau setidaknya jabatan strategis? padahal rakyat mengasong ijasah dengan gelar berderet masih kesulitan di luar.
Bantuan sosial dan berbagai bantalan ekonomi yang disiapkan pemerintah juga semakin menambah penderitaan rakyat, sebab selain nominalnya kecil juga terbatas. Tidak merata hingga masyarakat pelosok bisa menerimanya. Dan masih banyak yang lain, yang berujung pada bukti ketidakadilan sistem Kapitalisme ini.
Maka, selama Sistem Kapitalisme masih mendominasi dunia, termasuk Indonesia, pengangguran senantiasa menjadi masalah utama. Harus ad perubahan hakiki. Dan itu datang dari Sistem Islam.
Islam Sistem Paripurna Berasal dari Allah SWT
Allah SWT. Al Khaliq dan Al Mudabbir (pencipta dan pengatur semua ciptaannya) tak diragukan lagi ketika menurunkan Islam kepada Rasûlullâh Saw. Karena tak hanya mengurusi ibadah ritual, tapi juga hingga pemerintahan dan negara.
Penguasa dalam Islam berperan sebagai raa’in (pelayan) yaitu mengurusi rakyatnya sejahtera, salah satunya memudahkan individu rakyat mendapatkan pekerjaan. Negara hadir menjamin pendidikan, bantuan modal, industrialisasi, pemberian tanah, muamalah tidak berbasis riba dan riil dan lainnya.
Islam pun memiliki Sistem Ekonomi yang jika diterapkan akan menjadikan kekayaan dunia terdistribusi secara adil, tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak. Pendidikan Islam, menggunakan kurikulum berbasis akidah Islam yang pasti akan mencetak SDM berkualitas, tidak hanya siap kerja, tetapi memiliki keahlian di bidangnya. Dan tentu bertakwa. Etos kerjanya adalah ibadah yang akan diberi pahala oleh Allah sehingga secara sadar ia akan menghindari setiap perbuatan dosa dan melanggar syariat.
Maka, patut kita renungkan firman Allah berikut ini, “ Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata (TQS al-Ahzab:36). Wallahualam bissaw
