POJOK SURAMADU

#Inspirasi For You

Home

ic_fluent_news_28_regular Created with Sketch.

Berita

Wisata

Bisnis

Pendidikan

Keislaman

ic_fluent_phone_desktop_28_regular Created with Sketch.

Teknologi

ic_fluent_incognito_24_regular Created with Sketch.

Gaya Hidup

Sosial Media

Data Penerima PKH dan BPNT di Bangkalan Tuai Polemik, 1,5 Miliar Untuk Update Data Kemiskinan Amburadul

POJOKSURAMADU.COM, Bangkalan – Program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin yang digulirkan oleh pemerintah melalui kementerian Sosial (Kemensos) perlu ada pemutakhiran data, tujuannya untuk menjamin penyaluran bantuan terhadap warga miskin agar tepat sasaran.

Tak tanggung-tanggung dana yang di gelontorkan untuk mengupdate data kemiskinan tersebut tahun 2019 lalu sebesar Rp 1,5 milyar. Namun, hasil yang didapat diluar dugaan. Dimana Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan sebagai leading sektor pelaksana pemutakhiran data di daerah tidak dapat menyelesaikan tugas dari Kemensos tersebut. Pasalnya, data yang digunakan berupa data lama dari BPS Bangkalan tahun 2011.

Demikian disampaikan sekretaris Dinsos Bangkalan Iwan Setiawan. Menurunya, petugas yang menjadi kepanjangan tangan Dinsos untuk melakukan peng update tan data tersebut untuk masing-masing Desa menemui kendala.

“Petugasnya ada dua orang, diantaranya pencacah lapangan (PCL) yang bertugas membawa formulir, blangko dan mencatat jumlah penduduk miskin, satu lagi sebagai operator yang bertugas untuk menginput data,” katanya.

Menurut Iwan, data Badan pusat statistik (BPS), Bangkalan memiliki 273 Desa dan 8 Keluran yang tersebar di 18 Kecamatan. Total petugas lapangan yang gerakkan oleh Dinsos Bangkalan untuk mengupdate data angka kemiskinan berjumlah 564 orang. “Sementara data yang masuk ke kami hanya 130 Desa, itupun belum sepenuhnya lengkap,” ujarnya.

Selain itu ia mengungkapkan, kucuran dana yang diperoleh dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk membiayai update data kemiskinan tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda). ”Jadi hanya petugas yang melakukan pendataan dan menyetorkan hasil kerjanya yang kami bayar, yang terserap hanya Rp 600 juta,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Advokasi Rakyat (RAR) Risang Bima Wijaya menerangkan, mestinya penyaluran program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) bagi masyarakat miskin tersebut distop, karena yang digunakan merupakan data lama. “Ini sekarang sudah cair, dan tidak tepat sasaran, sebab yang digunakan itu data lama,” terangnya.

Menurut pria berambut gondrong itu, Dinsos Bangakalan melakukan pemalsuan data. “Kasus ini akan terus kami kawal sampai tuntas,”pungkasnya. (zai/ah)

Artikel Terkait :

1 KOMENTAR

  1. Ingin mendapatkan penghasilan tambahan yuks bergabung bersama kami dupa88.net memberikan bosnus cashback 100% untuk Kekalahan Modal Pertama, Selain itu hanya bermodal 25K bisa bermain di semua game dan mendapat kesempatan menang hingga jutaan rupiah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Postingan Populer