Home Ekonomi Ditengah Pandemi Corona, Khofifah Minta Perusahaan Leasing Tak Gunakan Dept Collector

Ditengah Pandemi Corona, Khofifah Minta Perusahaan Leasing Tak Gunakan Dept Collector

SHARE
Gubernur Jatim Khofifah Indar Indar Parawansa saat memberikan keterangan di gedung grahadi, Surabaya. (Poto:pojoksuramadu.com)

 

POJOKSURAMADU.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta perusahaan multifinance leasing di Jawa Timur membantu para debitur, jangan gunakan debt collector atau mengambil langsung langkah sita, ditengah pandemi Covid-19.

Dikatakan Gubernur Jatim, saya minta semua perusahaan multifinance atau leasing patuh dengan aturan yang telah dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai relaksasi kredit. Perusahaan multifinance harus benar-benar memberi kelonggaran kredit kepada debitur terdampak covid-19, seperti pekerja informal atau pekerja berpenghasilan harian, mereka adalah kelompok paling rentan mengalami kredit macet.

“Jangan gunakan debt collector atau mengambil langsung langkah sita ini itu. Berikan mereka kelonggaran kredit, kasih kesempatan kepada para debitur ini untuk mengambil nafas,” tegas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Seperti diketahui, OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dan surat edaran OJK kepada Perusahaan Pembiayaan pada awal April 2020.

Baca Juga:  Tarik Ulur PHE-WMO Lepas PI 10 Persen kepada Pemkab Bangkalan

Kebijakan OJK itu meminta bank atau perusahaan pembiayaan untuk memberikan relaksasi atau keringanan kredit bagi debitur atau peminjam yang usaha dan pekerjaannya terdampak virus corona, baik langsung atau tidak langsung.

Keringanan pembayarannya bisa dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu cicilan, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/ leasing, konversi kredit/leasing menjadi penyertaan modal sementara.

“Aturannya jelas. Jadi, kalau ada perusahaan multifinance yang tidak tunduk silahkan laporkan ke OJK atau lapor ke saya,” kata Gubernur Jatim Khofifah. Sabtu (11/4/2020).

Baca Juga:  Ramadan Tiba, Pemprov Jatim Sediakan Sembako Murah

Namun demikian, Khofifah juga mewanti-wanti agar perusahaan multifinance juga tetap melakukan penagihan kepada nasabah yang tidak terdampak Covid-19. Mengingat, kata dia, keringanan ini hanya diperuntukkan bagi nasabah yang terdampak.

Hal ini, lanjut Khofifah penting untuk menjaga kualitas kredit perseroan akibat meningkatnya jumlah angka kredit yang disebabkan penyebaran virus Corona serta kebijakan kerja dari rumah atau work from home.

Lanjut Khofifah, dua-duanya (perusahan dan debitur-red) tetap harus dilindungi, makanya ada proses assesment kepada mereka yang mengajukan relaksasi. Tidak semua mendapatkan keringanan.

“Hingga saat ini sudah ada puluhan ribu debitur yang mengajukan relaksasi di sejumlah perusahaan multifinance / leasing di Jatim. Termasuk diantaranya ke PT BPD JATIM dan BPR JATIM yang notabene milik Pemprov,” terangnya. (hol/ah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here