POJOKSURAMADU.COM, Bangkalan – Jalan nasional penghubung 4 Kabupaten di Madura, Jawa Timur dinilai sudah tidak memadai, sehingga hal tersebut menjadi salah satu kendala minimnya masuknya investor.
Menanggapi hal itu Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Dapil Madura Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Syafiuddin usulkan ada peningkatan atau pelebaran jalan.
“Perlu diketahui kenapa saya perlu mendorong pemerintah, karena di Perpres 80 pelebaran jalan nasional tidak masuk. Kita sama-sama memahami kalau dari Bangkalan-Sumenep harus ditempuh 4 hingga 5 jam, siapa yang mau berinvestasi di Madura kalau jalannya seperti itu,” katanya, Minggu (24/10/2021).
Selain itu lanjut Syafi, Perpres 80 setelah dikaji olehnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) hanya 15 hingga 16 persen dan itu tidak mungkin dilakukan oleh pihak swasta mengingat infrastruktur di Madura masih sangat jelek.
Oleh karena itu, ia mendorong Kementerian PUPR untuk menyampaikan pada Presiden agar Perpres 80 ini di revisi dari segi skema pembiayaan. Sebab dalam Perpres tersebut skemanya APBN 15 dan 85 KPBU.
“Saya minta minimal fivety-fivety. Kenapa harus APBN? Karena kalau KPBU, meskipun merupakan badan usaha dari BUMN pasti itu profit oriented tidak sosial boriented. Mereka menanam saham pasti harus ada keuntungan yang harus kembali, jika seperti itu menurut saya ini PHP dari Pemerintah pusat pada masyarakat Madura,” jelas Syafi.
Diketahui pelebaran jalan Nasional di Madura Bangkalan-Sumenep diusulkan Syafiuddin dalam RDP 9 Juni 2021, dan kini sudah terprogram dengan total anggaran kurang lebih 300 miliar.
“Saya tidak ingin di PHP lagi, jadi 2022 pelebar jalan nasional harus ada wujud. Meskipun multi years gak apa-apa, yang penting itu menjadi pintu masuk kita. Pokonya dalam periode saya harus sudah selesai,” tandasnya. (Fathur)