JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sejak terbentuk pada masa awal kemerdekaan, Polri telah mengalami perjalanan panjang, mulai dari pembentukan organisasi kepolisian nasional, perubahan struktur kelembagaan, hingga pergantian kepemimpinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Sepanjang perjalanannya, jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah diemban oleh 26 tokoh. Masing-masing pemimpin memiliki masa jabatan dan tantangan tersendiri dalam mengelola institusi kepolisian.
Nama Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo tercatat sebagai Kapolri pertama yang memimpin kepolisian Indonesia sejak 29 September 1945. Sementara itu, Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri ke-26 setelah dilantik pada 1 Oktober 2026.
Untuk mengetahui perjalanan kepemimpinan kepolisian Indonesia, berikut sejarah pembentukan Polri beserta daftar lengkap Kapolri dari masa ke masa.
Sejarah Berdirinya Kepolisian Republik Indonesia
Pembentukan Polri tidak dapat dipisahkan dari perjalanan Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) sebagai bagian dari upaya membangun perangkat pemerintahan Indonesia yang baru merdeka.
Dua hari kemudian, tepatnya 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi Kelas I Mochammad Jassin yang saat itu menjabat sebagai Komandan Polisi di Surabaya memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia.
Langkah tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam sejarah kepolisian nasional. Pada masa itu, polisi tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan, tetapi juga terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Selanjutnya, pada 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pelantikan tersebut menjadi awal kepemimpinan kepolisian nasional yang kemudian berkembang menjadi institusi Polri seperti sekarang.
Pada masa awal kemerdekaan, organisasi kepolisian menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi keamanan yang belum stabil, hingga perjuangan mempertahankan kedaulatan negara.
Ketika Indonesia sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), organisasi kepolisian juga mengalami penyesuaian. Setelah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950, berbagai organisasi kepolisian negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia.
Perjalanan Polri dan Perubahan Kedudukan Kelembagaan
Dalam perkembangannya, Polri beberapa kali mengalami perubahan struktur dan kedudukan dalam pemerintahan.
Pada masa Orde Baru, tepatnya 24 Agustus 1967, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1967, Polri menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) bersama Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Pada 1 Juli 1969, sebutan Kepala Kepolisian Negara kembali digunakan dengan singkatan Kapolri, menggantikan sebutan Panglima Angkatan Kepolisian.
Perubahan besar kembali terjadi setelah reformasi 1998. Pemerintah kemudian memisahkan Polri dari ABRI melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999. Pemisahan tersebut mulai berlaku pada 1 April 1999.
Sejak saat itu, Polri berdiri sebagai institusi tersendiri dan tidak lagi menjadi bagian dari TNI. Perubahan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam sistem yang berlaku saat ini, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Daftar 26 Kapolri dari Masa ke Masa
Berdasarkan catatan sejarah dan daftar resmi kepolisian, berikut nama-nama tokoh yang pernah menduduki jabatan Kapolri sejak 1945 hingga November 2026.
1. Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo (1945–1959)
Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan Kapolri pertama dalam sejarah kepolisian Indonesia.
Ia mulai memimpin Kepolisian Negara pada 29 September 1945 setelah dilantik Presiden Soekarno. Masa kepemimpinannya berlangsung hingga 14 Desember 1959.
Selama lebih dari 14 tahun menjabat, Soekanto memiliki tanggung jawab besar dalam membangun organisasi kepolisian nasional dari kondisi awal kemerdekaan.
Ia juga menjadi salah satu tokoh penting dalam proses pembentukan sistem kepolisian yang terorganisasi di seluruh wilayah Indonesia.
2. Soekarno Djojonegoro (1959–1963)
Soekarno Djojonegoro menggantikan Raden Said Soekanto pada 14 Desember 1959.
Ia memimpin kepolisian hingga 30 Desember 1963. Pada periode tersebut, Indonesia berada dalam masa Demokrasi Terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno.
Kepemimpinannya menjadi bagian dari proses perkembangan organisasi kepolisian setelah melewati masa konsolidasi awal kemerdekaan.
3. Soetjipto Danoekoesoemo (1963–1965)
Soetjipto Danoekoesoemo mulai menjabat sebagai Kapolri pada 30 Desember 1963 hingga 8 Mei 1965.
Masa kepemimpinannya berlangsung dalam situasi politik nasional yang cukup dinamis. Polri menghadapi tantangan menjaga ketertiban dan keamanan di tengah perkembangan situasi politik dan sosial Indonesia.
4. Soetjipto Joedodihardjo (1965–1968)
Soetjipto Joedodihardjo mulai memimpin kepolisian pada 9 Mei 1965 dan mengakhiri masa jabatannya pada 15 Mei 1968.
Ia menjadi Kapolri pada periode yang penuh gejolak, terutama setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan perubahan kekuasaan politik nasional.
Periode ini juga menjadi bagian dari proses perubahan struktur keamanan Indonesia yang kemudian mengintegrasikan Polri ke dalam ABRI.
5. Hoegeng Imam Santoso (1968–1971)
Hoegeng Imam Santoso merupakan salah satu nama Kapolri yang paling dikenal dalam sejarah kepolisian Indonesia.
Ia menjabat mulai 15 Mei 1968 hingga 2 Oktober 1971.
Hoegeng dikenal luas karena sikap sederhana, kejujuran, dan komitmennya terhadap integritas dalam menjalankan tugas.
Namanya kerap dijadikan contoh figur polisi yang berani menegakkan hukum tanpa memandang kedudukan maupun pengaruh seseorang.
Hingga saat ini, Hoegeng masih menjadi salah satu tokoh yang sering dikenang ketika masyarakat membicarakan sosok polisi berintegritas.
6. Mohamad Hasan (1971–1974)
Mohamad Hasan menggantikan Hoegeng Imam Santoso dan mulai menjabat sebagai Kapolri pada 2 Oktober 1971.
Ia memimpin Polri hingga 24 Juni 1974.
Pada masa tersebut, Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru. Kepolisian menjadi bagian dari sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan struktur ABRI.
7. Widodo Budidarmo (1974–1978)
Widodo Budidarmo mulai menjabat sebagai Kapolri pada 26 Juni 1974 hingga 25 September 1978.
Ia merupakan pemimpin kepolisian pada periode perkembangan pemerintahan Orde Baru.
Selama masa jabatannya, Polri tetap menjalankan tugas utama dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum di tengah perkembangan pembangunan nasional.
8. Awaluddin Djamin (1978–1982)
Awaluddin Djamin memimpin Polri sejak 26 September 1978 hingga 3 Desember 1982.
Ia dikenal sebagai salah satu tokoh kepolisian yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam pengembangan organisasi.
Masa kepemimpinannya berlangsung ketika pemerintah terus memperkuat sistem keamanan dan administrasi kelembagaan negara.
9. Anton Soedjarwo (1982–1986)
Anton Soedjarwo mulai menjabat sebagai Kapolri pada 4 Desember 1982.
Ia memimpin institusi kepolisian hingga 6 Juni 1986.
Pada periode tersebut, Polri terus menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat.
10. Mochammad Sanoesi (1986–1991)
Mochammad Sanoesi menduduki jabatan Kapolri mulai 7 Juni 1986 hingga 19 Februari 1991.
Masa kepemimpinannya termasuk salah satu periode yang cukup panjang dalam sejarah pergantian Kapolri.
Pada masa tersebut, Polri menjalankan tugas keamanan nasional dalam struktur pemerintahan Orde Baru.
11. Kunarto (1991–1993)
Kunarto menjadi Kapolri pada 20 Februari 1991 dan mengakhiri masa jabatannya pada 5 April 1993.
Ia memimpin Polri selama kurang lebih dua tahun.
Pada periode ini, institusi kepolisian terus menghadapi perkembangan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat seiring meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi nasional.
12. Banurusman Astrosemitro (1993–1996)
Banurusman Astrosemitro menggantikan Kunarto pada 6 April 1993.
Ia menjabat sebagai Kapolri hingga 14 Maret 1996.
Kepemimpinannya berlangsung pada masa Orde Baru, ketika stabilitas keamanan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
13. Dibyo Widodo (1996–1998)
Dibyo Widodo mulai menjabat sebagai Kapolri pada 15 Maret 1996 hingga 28 Juni 1998.
Ia memimpin kepolisian ketika Indonesia memasuki periode krisis ekonomi dan politik yang kemudian berujung pada berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998.
Periode kepemimpinannya menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah perubahan politik dan kelembagaan keamanan Indonesia.
14. Roesmanhadi (1998–2000)
Roesmanhadi mulai menjabat sebagai Kapolri pada 29 Juni 1998 hingga 3 Januari 2000.
Ia memimpin Polri pada masa awal reformasi setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru.
Pada periode tersebut, tuntutan masyarakat terhadap perubahan sistem pemerintahan, demokratisasi, dan reformasi institusi keamanan semakin menguat.
15. Roesdihardjo (2000)
Roesdihardjo menjabat sebagai Kapolri mulai 4 Januari 2000 hingga 22 September 2000.
Meskipun masa jabatannya relatif singkat, kepemimpinannya berlangsung pada periode penting dalam proses reformasi kelembagaan kepolisian.
Pada masa ini, pemisahan Polri dari ABRI yang telah dimulai pada 1999 terus menjadi bagian dari perubahan sistem keamanan nasional.
16. Surojo Bimantoro (2000–2001)
Surojo Bimantoro mulai menjabat sebagai Kapolri pada 23 September 2000.
Kepemimpinannya berlangsung dalam situasi politik nasional yang masih mengalami proses penyesuaian setelah reformasi.
Ia tercatat sebagai salah satu Kapolri yang memimpin pada masa awal Polri berdiri terpisah dari TNI.
17. Da’i Bachtiar (2001–2005)
Da’i Bachtiar mulai menjabat sebagai Kapolri pada 29 November 2001 hingga 7 Juli 2005.
Ia memimpin Polri pada periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Salah satu tantangan besar pada masa kepemimpinannya adalah persoalan terorisme dan ancaman keamanan nasional, termasuk penanganan berbagai kasus teror yang terjadi di Indonesia.
18. Sutanto (2005–2008)
Sutanto dilantik sebagai Kapolri pada 8 Juli 2005 dan menjabat hingga 30 September 2008.
Pada masa kepemimpinannya, reformasi internal kepolisian menjadi salah satu agenda penting.
Polri juga menghadapi tantangan dalam pemberantasan kejahatan, korupsi, narkotika, dan berbagai tindak pidana lainnya.
19. Bambang Hendarso Danuri (2008–2010)
Bambang Hendarso Danuri mulai menjabat sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2008 hingga 22 Oktober 2010.
Ia memimpin Polri pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Periode tersebut diwarnai berbagai agenda penegakan hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi, serta penanganan persoalan keamanan nasional.
20. Timur Pradopo (2010–2013)
Timur Pradopo menjadi Kapolri pada 22 Oktober 2010 dan mengakhiri masa jabatannya pada 25 Oktober 2013.
Ia memimpin institusi kepolisian selama kurang lebih tiga tahun.
Pada periode tersebut, Polri menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas keamanan, menangani konflik sosial, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
21. Sutarman (2013–2015)
Sutarman mulai menjabat sebagai Kapolri pada 25 Oktober 2013.
Masa kepemimpinannya berlangsung hingga 16 Januari 2015.
Ia memimpin Polri pada penghujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.
22. Badrodin Haiti (2015–2016)
Badrodin Haiti mulai menjabat sebagai Kapolri pada 17 April 2015 hingga 14 Juli 2016.
Ia menggantikan Sutarman setelah sebelumnya ditunjuk sebagai calon Kapolri.
Kepemimpinannya berlangsung dalam periode awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan berbagai tantangan dalam bidang keamanan, penegakan hukum, dan pembenahan internal kepolisian.
23. Tito Karnavian (2016–2019)
Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri mulai 14 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.
Sebelum menjadi Kapolri, Tito dikenal memiliki pengalaman dalam bidang penanganan terorisme dan pernah memimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Pada masa kepemimpinannya, Polri menghadapi sejumlah tantangan, termasuk penanganan terorisme, kejahatan siber, keamanan nasional, dan pengamanan berbagai agenda politik.
Setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai Kapolri, Tito kemudian dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kembali menjabat pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
24. Idham Azis (2019–2021)
Idham Azis resmi menjabat sebagai Kapolri pada 1 November 2019.
Ia menggantikan Tito Karnavian dan memimpin Polri hingga 27 Januari 2021.
Masa kepemimpinannya berlangsung ketika Indonesia menghadapi pandemi COVID-19.
Dalam situasi tersebut, Polri turut terlibat dalam berbagai upaya pengamanan kebijakan pemerintah, penegakan aturan terkait pandemi, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
25. Listyo Sigit Prabowo (2021–2026)
Listyo Sigit Prabowo mulai menjabat sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 setelah dilantik Presiden Joko Widodo.
Ia memimpin Polri selama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan berlanjut pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selama masa kepemimpinannya, Polri menghadapi berbagai persoalan besar, mulai dari penanganan tindak pidana, pengawasan internal, pemberantasan narkotika, kejahatan digital, hingga pengamanan agenda nasional.
Salah satu kebijakan yang dikenal pada masa kepemimpinannya adalah konsep transformasi menuju Polri yang Presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Listyo Sigit mengakhiri masa jabatannya pada 1 Oktober 2026 setelah memimpin Polri selama lebih dari lima tahun.
26. Suyudi Ario Seto (2026–Sekarang)
Suyudi Ario Seto merupakan Kapolri ke-26 dalam sejarah kepolisian Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto melantiknya pada Kamis, 1 Oktober 2026, untuk menggantikan Listyo Sigit Prabowo.
Sebelum dipercaya menjadi Kapolri, Suyudi pernah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 25 Agustus 2025.
Ia juga memiliki pengalaman memimpin Kepolisian Daerah Banten pada periode 26 Juni 2024 hingga 5 Agustus 2025.
Pengangkatannya menandai babak baru kepemimpinan Polri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai Kapolri terbaru, Suyudi mengemban tanggung jawab untuk memimpin institusi kepolisian dalam menjaga keamanan nasional, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat penegakan hukum, serta melanjutkan pembenahan organisasi Polri.
Siapa Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama?
Jika melihat perjalanan kepemimpinan Polri sejak 1945, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo tercatat sebagai Kapolri dengan masa jabatan terlama.
Ia memimpin kepolisian selama lebih dari 14 tahun, yakni sejak 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959.
Sementara itu, salah satu Kapolri dengan masa jabatan paling singkat adalah Roesdihardjo yang memimpin selama sekitar delapan bulan pada 2000.
Perbedaan masa jabatan tersebut menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan Polri mengikuti dinamika pemerintahan dan kebutuhan organisasi pada setiap periode.
Penutup
Perjalanan Polri sejak 1945 hingga 2026 memperlihatkan perubahan besar dalam sejarah institusi kepolisian Indonesia.
Berawal dari organisasi yang dibentuk pada masa awal kemerdekaan, Polri berkembang menjadi institusi nasional yang memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum.
Pergantian 26 Kapolri juga menjadi bagian dari perjalanan panjang tersebut. Setiap pemimpin menghadapi tantangan berbeda sesuai kondisi politik, sosial, ekonomi, dan keamanan pada zamannya.
Kini, di bawah kepemimpinan Suyudi Ario Seto, Polri memasuki babak baru dengan harapan mampu terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat.
