Pojoksuramadu.com – Musim hujan belum mencapai puncaknya, namun, beberapa wilayah di Indonesia sudah terdampak banjir parah yang terus menerus meski hujan hanya satu hingga dua jam.
Seperti DKI Jakarta, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) menilai pemerintah masih menggunakan pola lama yang bersifat jangka pendek guna menanggulangi banjir, salah satunya dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Menurut Walhi juga, solusi teknis ini justru menutupi persoalan mendasar yaitu buruknya kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan di Jakarta. Penilaian ini memunculkan respon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kompas.com, 23-1-2026).
Pramono menegaskan, kebijakan Pemprov DKI sudah tepat, tidak semata mengulang tapi ada sejumlah langkah struktural baru akan dilakukan dan belum pernah dijalankan sebelumnya.
Hanya saja membutuhkan anggaran besar dan tidak mudah dilaksanakan karena berdampak langsung pada masyarakat.
Langkah yang dimaksud adalah penambahan pompa air, proses normalisasi sungai, yang akan beriringan dengan relokasi warga serta penyediaan hunian pengganti berupa rumah susun.
Pramono Anung juga menjelaskan banjir di DKI Jakarta meluas selama dua hari berturut-turut mengakibatkan sejumlah wilayah yang sebelumnya tidak terdampak, kini ikut tergenang akibat hujan berintensitas tinggi yang berlangsung dalam durasi panjang.
Sebagaimana Jakarta, Pemkab Sidoarjo juga berusaha memastikan pembangunan dam dan rumah pompa di Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, bisa berjalan sesuai jadwal guna menanggulangi masalah banjir yang kerap menimpa warga setempat.
Pemastian ini, menurut Bupati Sidoarjo Subandi merupakan upaya Pemkab Sidoarjo dalam mengendalikan banjir di dua kecamatan yakni Kecamatan Candi dan Kecamatan Tanggulangin yang ditargetkan akan selesai pada pertengahan Februari mendatang (antaranews.com, 27-1-2026).
Parahnya kondisi dua kecamatan tersebut diakibatkan adanya keterlambatan pembangunan proyek. Ketika hujan turun, meski hanya sebentar yang selama ini sudah terjadi banjir, sejak ada proyek yang melambat, air kian membludak akibat penutupan badan sungai hingga menggenangi warga sekitar proyek pembangunan.
Banjir Biasa Datang Solusinya Harus Luarbiasa
Lagi-lagi pemerintah memberi klaim banjir akibat curah hujan yang tinggi untuk menutupi lambannya mereka bertindak. Mindset ini jelas merugikan rakyat. Kerugian yang tak hanya bersifat material namun juga spiritual.
Kepercayaan rakyat jelas menurun kepada kinerja pemerintah, padahal dengan kekuasaan yang sudah diberikan rakyat sudah semestinya pemerintaj lebih sigap mengemban amanah.
Banjir Jakarta dan wilayah perkotaan juga wilayah lain di Indoneisia sejatinya menjadi problem klasik yang berulang. Jelas tak bisa hanya diberi solusi apa adanya apalagi diminta bersikap sabar dan menerima takdir.
Tentunya harus diketahui yang menjadi penyebab utamanya, yaitu bukan semata karena tingginya curah hujan melainkan adanya kekeliruan tata ruang kota, hingga berakibat lahan yang ada sudah tidak mampu menyerap air.
Tertutup pemukiman yang padat, sementara tanah resapan dan drainase tidak masuk peritungan.
Dampak lingkungan samasekali tidak menjadi fokus pembangunan hari ini, paradigma kapitalistik penyebabnya, sehingga membuat kebijakan dalam tata kelola lahan hanya disesuaikan dengan permintaan pemodal besar.
Yang menginginkan lokasi strategis, tidak lagi dibedakan apakah itu layak untuk hunian atau pertanian. Apakah milik umum ataukah pribadi.
Semua demi profit dilibas, pemerintah sendiri akhirnya lebih berfungsi sebagai regulator kebijakan.
Solusi Terbaik Ada Pada Syariat Islam
Baghdad merupakan kota pusat pemerintahan Islam pada masa Daulah Abbasiyah (132-656 H/751-1258 M).
Kota ini tumbuh menjadi kota intelektual dan kosmopolitan, saksi berlangsungnya puncak perkembangan ilmu pengetahuan bagi peradaban Islam maupun dunia.
Dibangun oleh Khalifah Abbasiyah kedua, yaitu Abu Ja’far Abdullah ibn Muhammad al-Manshur.
Philip K. Hitti dalam History of the Arabs menyebut Baghdad sebagai ‘Kota Intelektual’. Bangunan utama kota dirancang dengan konsep model lingkaran yang memiliki empat pintu masuk utama.
Pintu timur mengarah ke Basrah, pintu barat mengarah ke Damaskus, pintu utara mengarah ke Khurasan, dan pintu selatan mengarah ke Kufah.
Berbagai fasilitas publik dibangun untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya.
Khalifah melibatkan para ahli di masanya untuk membangun tak hanya kawasan ibukota ikon negara tapi juga sesuai dengan lokasi strategis Bagdad sendiri yang terletak di antara dua sungai.
Dana negara sangat besar, bukan dari pajak atau utang. Disebut Baitulmal, dimana pos pendapatannya diisi dengan hasil pengelolaan kekayaan alam yang menjadi milik umum (tambang, energi, hutan, mineral, minyak bumi dan lainnya), harta milik negara ( fai, Jizyah, Kharaz, khumus, dan lainnya) dan harta zakat.
Pengeluarannya sesuai dengan pendapat Khalifah dengan melihat maslahat mana yang didahulukan, yang jika tidak ada maka rakyat akan kesulitan atau membahayakan.
Bukti bahwa tata kelola ruang dalam Islam akan memperhatikan dampak lingkungan. Pembangunan samasekali tidak berlandaskan asas manfaat kapitalistik, namun mempertimbangkan kemaslahatan umat jangka panjang.
Juga bukan sekadar pengaruh pencitraan semata sebagaimana pembangunan Alun-Alun Sidoarjo yang setiap kali ganti Bupati maka “ganti wajah”, padahal dana APBD bisa dialihkan pada hal yang lebih bermanfaat bagi rakyat, semisal pembangunan infrastruktrur pencegah banjir dan mitigasi jangka panjang dengan melibatkan para ahli di bidangnya.
Yang pasti pembangunan dalam Islam akan menciptakan rahmat bagi seluruh alam, bukan musibah atau bencana. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.,Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”. (HR. Imam Ibnu Majah dan Ahmad). Wallahualam bissawab.
