Sumatera — Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki dana siap pakai lebih dari Rp500 miliar untuk menangani bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Purbaya sebagai jawaban atas kekhawatiran publik mengenai minimnya anggaran penanganan darurat.
Menurut Purbaya, pemerintah tidak mengalami kekurangan dana untuk kebutuhan penanganan bencana, baik saat kondisi darurat maupun pada tahap rehabilitasi pasca-bencana. Ia memastikan bahwa dana yang tersedia saat ini masih mencukupi, dan apabila kebutuhan di lapangan melebihi anggaran yang ada, Kementerian Keuangan siap menambahnya melalui anggaran belanja tambahan.
“Dana siap pakai BNPB masih sekitar Rp500 miliar lebih. Jika itu belum cukup, kami akan tambah lagi,” tegas Purbaya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai alasan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional, meski beberapa daerah terdampak cukup parah. Pemerintah menilai cadangan dana masih aman, sehingga penanganan tetap dapat dilakukan tanpa perlu perubahan status.
Namun, di tengah penegasan pemerintah soal kesiapan anggaran, warganet mempertanyakan efektivitas penyaluran bantuan di lapangan. Banyak yang menyoroti apakah dana tersebut benar-benar disalurkan secara tepat dan cepat kepada warga terdampak.
BNPB sendiri telah menyiapkan mekanisme penyaluran dana siap pakai kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi terkait. Dana tersebut akan ditransfer sesuai kebutuhan mendesak, seperti proses evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, pangan, sandang), hingga pengadaan barang dan jasa darurat.
Selain dana darurat, pemerintah juga menyiapkan dana pasca bencana, berupa hibah yang disalurkan melalui pemerintah daerah serta bantuan langsung dari masyarakat. Bantuan ini mencakup pemulihan jangka panjang, termasuk bantuan perbaikan atau pembangunan rumah bagi warga yang kehilangan hunian akibat bencana.
Purbaya memastikan bahwa secara finansial, pemerintah telah siap. Namun, ia menegaskan bahwa efektivitas penyaluran di lapangan menjadi kunci utama agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
