Kerajaan Bangkalan, salah satu kerajaan berpengaruh di Pulau Madura, memiliki sistem organisasi pemerintahan yang kompleks namun efisien sesuai dengan kondisi geografis dan sosial masyarakatnya. Di masa lampau, seluruh kerajaan di Madura, termasuk Bangkalan, menerapkan sistem organisasi yang terbagi secara teritorial dan departemental. Meski wilayahnya tidak luas, struktur kekuasaan diatur dengan rapi dan efisien.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menguasai wilayah Nusantara melalui strategi negara federal. Salah satu hasilnya adalah pembentukan Negara Madura pada 23 Januari 1948 sebagai negara bagian dalam skema Republik Indonesia Serikat (RIS).
Negara Madura mencakup seluruh Pulau Madura dan dibentuk dengan dukungan penuh Belanda. Tujuan utamanya adalah memecah kekuatan Republik Indonesia dan mempertahankan pengaruh kolonial. Namun, negara ini tidak bertahan lama.
Pada 9 Maret 1950, rakyat dan elit politik Madura menyatakan bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak saat itu, Madura resmi menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur.
Sentralisasi Kekuasaan di Madura
Segala keputusan penting yang menyangkut pemerintahan dan kehidupan masyarakat bermuara pada raja, yang bergelar Panembahan. Ia menjadi pusat dari sistem birokrasi, terutama dalam hal pengaturan produksi, pemungutan pajak, dan pembagian sumber daya melalui mekanisme pelayanan kerja.
Keraton, Paseban, dan institusi militer (Barisan) memiliki posisi strategis dalam sistem ini dan berada langsung di bawah pengawasan Panembahan.
Struktur Pemerintahan Kerajaan di Bangkalan
Posisi penting dalam struktur ini adalah Patih, pejabat tertinggi di bawah Panembahan. Patih bertugas sebagai pelaksana administrasi negara, namun urusan sumber daya dan distribusi tetap menjadi hak prerogatif raja.
Pengaruh kolonial Belanda menyebabkan posisi Patih semakin diperkuat, bahkan pada abad ke-19 diangkat sebagai rijksbestierder atau perdana menteri, yang bertugas mengelola ibu kota dan distrik Bangkalan.
Patih dibantu oleh empat pejabat setingkat demang dan 13 mantri kepala kampung. Di bawah mereka terdapat para kepala desa (penggitik) dan struktur pendukung lainnya seperti mantri kebayan dan lurah kebayan. Di kota-kota seperti Sampang dan Balega, pemimpin administratifnya disebut Wedono, yang juga didukung oleh mantri polisi, mantri kampung, dan kliwon di level desa.
Pada tahun 1862, struktur ini diresmikan di seluruh Madura. Wilayah Bangkalan dibagi menjadi tiga distrik utama:
- Distrik Bangkalan: Dikepalai langsung oleh Patih, dengan 13 kepala kampung dan 324 desa.
- Distrik Balega: Di bawah Wedono, membawahi sejumlah mantri kampung dan 136 desa.
- Distrik Sampang: Dipimpin Wedono, terdiri dari beberapa mantri kampung dan 171 desa.
Struktur Organisasi Departemental
Organisasi departemental mencakup tiga institusi utama: Gedong Negeri, Pengadilan Keraton, dan Kantor Penghulu, yang semuanya berada di bawah pengawasan Patih.
Gedong Negeri
Lembaga ini dipimpin oleh Wedono Gedong dan bertanggung jawab atas administrasi keuangan, pengelolaan pajak, dan perbekalan. Cabangnya tersebar hingga tingkat distrik dan subdistrik.
Pengadilan Keraton
Awalnya dipimpin langsung oleh Panembahan atau oleh Patih sebagai wakilnya. Namun, pada awal abad ke-20, Belanda mengambil alih pengadilan kriminal, dan Keraton hanya menangani perkara perdata bernilai kecil.
Kantor Penghulu
Mengelola urusan agama dan keluarga, kantor ini berada langsung di bawah Panembahan. Kepala penghulu menjadi imam utama di masjid keraton, dibantu ajun dan penghulu distrik. Para modin dan lebe ditempatkan di tiap desa untuk melayani kebutuhan keagamaan.
Keraton dan Kehidupan Dalam Istana
Keraton bukan hanya istana raja, tetapi pusat pemerintahan tempat berlangsungnya pertemuan resmi, yang disebut Paseban. Kepala Paseban berpangkat Mantri Besar, menjadi penghubung antara Patih dan Panembahan.
Kehidupan istana diatur oleh pejabat seperti:
- Mantri Kraton: Memimpin seluruh urusan internal keraton.
- Mantri Opas: Kepala keamanan.
- Mantri Kusir, Gamelan, dan Wayang: Mengatur logistik dan hiburan keluarga kerajaan.
Tiap mantri memiliki tim pendukung (percaton) untuk melayani raja dan lebih dari 300 penghuni istana.
Struktur Pemerintahan Desa
Desa dalam sistem pemerintahan Bangkalan dibagi menjadi tiga jenis:
- Desa Daleman: Milik langsung Panembahan dan menjadi sumber utama penghasilan kerajaan.
- Desa Percaton: Diperuntukkan bagi keluarga kerajaan dan pejabat, dengan sistem upeti sebagai bentuk kontribusi.
- Desa Perdikan: Desa dengan otonomi khusus, bebas dari pajak tertentu, dan dipimpin oleh tokoh yang diberi hak istimewa oleh raja.
Kepala desa (Kliwon) dibantu oleh Apel, Juru Tulis, dan Modin, serta pejabat fungsional lainnya sesuai kebutuhan desa. Tidak ditemukan lembaga sesepuh seperti di daerah lain.
Barisan: Militer Tradisional Madura
Satuan militer lokal dikenal dengan sebutan Barisan. Pasukan ini terbentuk sebagai hasil perjanjian politik dengan Belanda dan memiliki sejarah panjang dalam keterlibatan militer di berbagai wilayah Nusantara.
Empat Fase Sejarah Barisan:
- Pembentukan (1816-1830): Raja Bangkalan dan Sumenep menyediakan pasukan untuk Belanda sebagai ganti pembebasan upeti.
- Pelembagaan (1831-1858): Barisan dikembangkan menjadi kekuatan militer tetap dengan struktur infanteri, kavaleri, dan artileri.
- Perombakan (1858-1885): Barisan diambil alih oleh kolonial, struktur lebih terpusat, gaji disesuaikan, dan reorganisasi menyeluruh terjadi.
- Masa Stagnasi (1885-awal abad 20): Peran barisan lebih ke arah simbol loyalitas dan prestise, namun tetap digunakan dalam berbagai ekspedisi militer Belanda di luar Madura.
Penutup
Struktur organisasi Kerajaan Bangkalan merupakan cerminan dari sistem pemerintahan yang rapi, kuat, dan berakar pada nilai-nilai lokal serta pengaruh kolonial. Dengan pembagian teritorial dan departemental yang jelas, serta dukungan militer dan sistem keagamaan yang terorganisir, Kerajaan Bangkalan menjadi salah satu pusat kekuasaan penting di Pulau Madura pada masanya.
Referensi:
Buku Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura Tahun 1850–1940 oleh Prof. Dr. Kuntowijoyo.
