Home Politik Demokrat Ajak Masyarakat Awasi Begal Politik

Demokrat Ajak Masyarakat Awasi Begal Politik

SHARE
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, Foto:Istimewa

POJOKSURAMADU.COM, Jakarta – Dukungan dan simpati masyarakat kepada Partai Demokrat atas terjadinya upaya dari para ‘begal politik’ yang ingin merebut paksa dari kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus datang.

Oleh karena itu, Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kegiatan-kegiatan ilegal yang menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Mari Kita selamatkan demokrasi dari para ‘begal politik’ di daerah Kita masing-masing. Cegah perbuatan melawan hukum yang merusak Demokrasi kita”, ujar Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Kamis (18/3/2021).

Teuku Riefky menjelaskan bahwa kepemilikan lambang Partai Demokrat, termasuk panji-panjinya, telah didaftarkan dan diakui oleh Negara sesuai dengan nomor pendaftaran IDM 000 201 281 yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kemenkumham RI.

Baca Juga:  7 Kader Dipecat karena Berkhianat, DPC Partai Demokrat Bangkalan Cukur Rambut

Kepemilikan merek lambang Partai Demokrat tersebut adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Jalan  Proklamasi no. 41, Menteng, Jakarta Pusa. “Tempat dimana kepengurusan  dan Ketum AHY berkantor sehari-hari.”kata dia.

Advertisement

Ia menyampaikan masyarakat dapat membantu melaporkan ke Kantor Partai Demokrat terdekat, jika mengetahui adanya pihak yang membohongi masyarakat dengan mengajak masuk menjadi pengurus partai.

“Jika ada yang mengatasnamakan dan menggunakan lambang Partai Demokrat secara ilegal, laporan tersebut akan kami teruskan ke aparat penegak hukum untuk diproses secara perundang-undangan yang berlaku,”tegas dia.

Baca Juga:  AHY Temui Jusuf Kalla, Ini yang Dibahas

Sementara dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, pasal 100 ayat (1), menerangkan bahwa, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk dengan merk terdaftar milik pihak lain dapat dituntut pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).-

“Kami berharap para ‘begal politik’ segera berhenti mengganggu kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat. Kita masih menghadapi krisis pandemi covid-19 dan krisis ekonomi diberbagai daerah. Partai Demokrat ingin segera kembali fokus melakukan kerja-kerja politik, sosial dan kemanusiaan untuk membantu masyarakat,”pungkas dia. (*)

Advertisement
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here