POJOKSURAMADU.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2025 yang dilaksanakan di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Korea Selatan, pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama sejumlah pejabat tingkat tinggi lainnya.
Kehadiran Indonesia pada perhelatan ini kembali menegaskan posisi negara dalam percaturan ekonomi internasional, terutama terkait integrasi kawasan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
KTT APEC tahun ini mengusung tema “Building a Sustainable Tomorrow” atau Membangun Masa Depan Berkelanjutan, yang menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara, kepercayaan bersama, dan penguatan hubungan ekonomi yang adil serta bertahan lama di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.
Tema ini sekaligus menjadi pijakan bagi setiap pemimpin negara anggota untuk menyampaikan pandangan dan strategi pembangunan ekonomi masing-masing.
Tantangan Stabilitas Ekonomi Internasional
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik dapat berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi global.
Konflik kepentingan antarnegara, kompetisi pengaruh, serta perebutan sumber daya menjadi salah satu faktor yang dapat mengganggu keberlanjutan ekonomi internasional.
Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa negara-negara harus bersatu mencegah terjadinya fragmentasi ekonomi, serta memperkuat jaringan kerjasama regional.
Prabowo menegaskan bahwa sistem perdagangan berbasis aturan yang diawasi oleh World Trade Organization (WTO) masih merupakan fondasi utama yang harus dipertahankan untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam perdagangan global.
Tanpa sistem yang jelas dan disepakati bersama, hubungan ekonomi internasional berisiko menjadi arena persaingan bebas yang tidak berimbang.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Inklusif
Lebih jauh, Prabowo menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif. Menurutnya, perkembangan ekonomi tidak dapat dikatakan berhasil apabila hanya dirasakan oleh segelintir pihak.
Ketika kesenjangan meningkat dan banyak negara atau kelompok masyarakat yang tertinggal, maka stabilitas sosial dan politik berpotensi terganggu.
Pertumbuhan yang tidak merata justru menyebabkan ketidakadilan dan rentan menimbulkan konflik serta ketidakpuasan.
Karena itu, Prabowo mengingatkan bahwa manfaat dari perdagangan dan investasi global harus dapat dinikmati oleh seluruh pihak tanpa pengecualian.
Kerjasama yang dibangun tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga sektor swasta yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
Model people-centered cooperation atau kerjasama yang berpusat pada kepentingan rakyat diharapkan dapat memastikan keberlanjutan ekonomi yang adil.
Langkah Indonesia: Digitalisasi UMKM dan Penguatan Koperasi
Untuk mewujudkan prinsip inklusivitas tersebut, Indonesia menerapkannya ke dalam program nasional. Beberapa upaya yang sedang dijalankan antara lain:
- Digitalisasi UMKM agar pelaku usaha kecil dapat terhubung dengan pasar global.
- Peningkatan akses pembiayaan, sehingga UMKM memiliki modal untuk berkembang.
- Penguatan koperasi modern agar mampu terintegrasi dalam rantai pasok internasional.
Program ini diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha lokal, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut berkontribusi dalam arus perdagangan global.
Ancaman Kejahatan Ekonomi Transnasional
Di akhir pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan untuk mencegah kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan, korupsi, pencucian uang, penipuan internasional, hingga perdagangan narkotika.
Kejahatan-kejahatan tersebut bukan hanya merugikan perekonomian, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan politik suatu negara.
Oleh karena itu, Indonesia mengajak seluruh anggota APEC memperkuat penegakan hukum dan kerjasama keamanan ekonomi.
Bayang-Bayang Kapitalisme dalam Kerja Sama Global
Walau Indonesia menekankan komitmen terhadap pembangunan inklusif, realita hubungan global saat ini tidak bisa dilepaskan dari Bayang-Bayang Kapitalisme.
Kerja sama ekonomi internasional seringkali terlihat sebagai bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan, namun dalam praktiknya terdapat kecenderungan dominasi negara-negara besar terhadap negara yang berkembang.
Kapitalisme modern tidak lagi hadir dalam bentuk penjajahan bersenjata seperti masa lampau. Kini, penjajahan tampil dalam rupa kerja sama ekonomi, pinjaman luar negeri, dan regulasi perdagangan yang tampak netral namun sejatinya mengikat.
Negara berkembang, termasuk Indonesia, sering menjadi pihak yang hanya mengikuti arus karena tidak memiliki daya tawar yang cukup.
Kata-kata seperti kolaborasi ekonomi, kerjasama multilateral, pembangunan berkelanjutan, hingga integrasi pasar global sering terdengar menarik.
Namun di baliknya, ada struktur ekonomi global yang membuat negara berkembang tetap berada pada posisi sebagai pasar, bukan produsen yang berdaulat atas sumber daya mereka sendiri. Inilah bentuk lain dari hegemoni ekonomi yang masih membayangi.
UMKM dan Koperasi: Solusi atau Ilusi?
Program untuk memperkuat UMKM dan koperasi memang terdengar progresif. Namun, pertanyaannya adalah: apakah UMKM siap bersaing dalam pasar global yang sangat kompetitif?
UMKM masih menghadapi persoalan:
- Modal yang terbatas
- Infrastruktur yang belum memadai
- Ketergantungan pada pendanaan berbasis bunga (riba)
- Akses pasar yang tidak seimbang
Sedangkan koperasi modern pun belum sepenuhnya kuat untuk menjadi pemain besar dalam rantai pasok internasional. Akhirnya, hanya perusahaan besar dengan modal kuat yang mampu berkembang. Kekayaan pun terus berputar pada lingkaran ekonomi yang sama, yaitu pemilik modal besar.
Indonesia Berpotensi Hanya Menjadi Pasar
Dengan tetap berlakunya kebijakan impor dan dibukanya peluang investor asing seluas-luasnya, Indonesia rawan menjadi pasar bagi produk negara lain.
Di sisi lain, masyarakat masih dibebani pajak dan biaya hidup yang semakin tinggi, sedangkan APBN sebagian besar dialokasikan untuk membayar utang negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi belum benar-benar terwujud.
Sistem Ekonomi Islam Sebagai Alternatif
Dalam perspektif Islam, sistem ekonomi yang ideal adalah sistem yang bebas dari riba, spekulasi, dan eksploitasi. Negara dilarang memungut pajak secara permanen kepada rakyat. Sebagai gantinya, negara mengelola pendapatan melalui Baitulmal yang bersumber dari:
- Kepemilikan umum, seperti tambang, energi, dan sumber daya alam.
- Kepemilikan negara, seperti jizyah, kharaj, dan harta rampasan perang yang sah.
- Zakat, yang dialokasikan untuk kesejahteraan umat.
Dengan sistem tersebut, negara memiliki sumber pembiayaan yang kuat untuk membangun kesejahteraan masyarakat tanpa membebani rakyat dengan pajak yang mencekik. Pemerataan ekonomi menjadi mungkin karena negara menjamin akses modal, mencegah monopoli, dan memastikan distribusi kekayaan berjalan merata.
Dalam sistem ini, pertumbuhan ekonomi tidak diukur dari besarnya angka PDB atau GNP semata, tetapi dari sejauh mana kesejahteraan nyata dapat dirasakan rakyat.
Kesimpulan: Sudah Saatnya Bangkit
Bayang-Bayang Kapitalisme terus membayangi arah kebijakan ekonomi global, termasuk dalam forum APEC. Indonesia perlu bersikap lebih berdaulat dalam menentukan strategi pembangunan agar tidak terus menerus menjadi objek kepentingan negara kapitalis besar.
Sistem ekonomi Islam menawarkan pondasi moral dan struktural yang dapat menjadi solusi alternatif untuk mengembalikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Saatnya umat bangkit, memahami arah ekonomi dunia, dan mengambil langkah untuk mewujudkan kemandirian yang hakiki.
