POJOKSURAMADU.COM – Sejak diluncurkan Januari 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 5,4 juta penerima manfaat. Satu kebanggaan karena hanya 5,5 bulan sudah setara dengan memberi makan seluruh penduduk Singapura (bitvonline.com, 25-6-2025).
Namun jumlah ini baru 6 persen dari total target nasional yaitu 82,9 juta sebagaimana yang dicanangkan Presiden Prabowo, maka untuk mempercepat perolehan target, BGN tengah mempersiapkan 30.000 sarjana penggerak yang akan memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dan saat ini hingga tiga bulan ke depan sedang menjalani pelatihan insentif dan siap diterjunkan ke lapangan akhir Juli 2025.
Dengan adanya penambahan SDM, harmonisasi pusat-daerah dan tata kelola yang terus disempurnakan, target 89,2 juta penerima MBG sudah tercapai akhir November 2025. Hal ini pun menepis sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa program MBG hanya menghamburkan anggaran. Selain itu juga berdampak terhadap ekosistem yang terjadi di sekolah.
Pendapatan kantin sekolah menurun karena tidak dilibatkan dalam program. Beban guru juga bertambah karena harus terlibat dalam proses distribusi dan pengawasan makanan. Jelas proses belajar mengajar akan terganggu.
Kalau boleh ditambah faktanya, menu MBG pun tak semua seimbang, tentu sesuai dengan harga setiap paketnya. Malahan beberapa waktu lalu ada menu MBG yang dicampur dengan sembako, alasannya karena sekolah sudah libur. Kasus keracunan makanan juga sempat terjadi di beberapa daerah. Dengan segala persoalan yang terjadi, Presiden Prabowo pun masih bersikukuh program MBG sukses, sebab prosentase kegagalannya tidak sampai 1 persen. Masalahnya ini bicara nyawa manusia. Jika membahayakan meski belum sampai pada kematian, bukankah itu berarti butuh dievaluasi?
Lantas apa yang dibanggakan? Negara lain mengadakan program MBG dengan perhitungan yang matang dan sumber dana yang kokoh. Sementara kita? Ini hanyalah program pemanis asal-asalan, saat kampanye pemilihan Presiden. Dana masih dicari, sasaran, menu dan nominal perpaket setiap harinya mengalami perubahan. Belum lagi dengan persiapan dapur dan distribusi yang selalu bermasalah.
Namun, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan membantah anggapan bahwa program Makan Bergizi (MBG) mematikan mata pencaharian pelaku usaha kecil seperti pengelola kantin sekolah. Menurutnya, justru program ini membuka peluang kerja dan kemitraan yang menguntungkan bagi mereka (Kompas.com, 23-6-2025).
Sebab, sekolah-sekolah yang selama ini memiliki kantin justru diajak menjadi mitra dalam penyediaan makan bergizi. Bentuk kemitraannya tergantung kapasitas pihak sekolah atau pengelola kantin. Misalnya rumah pemilik kantin yang bisa diubah jadi dapur atau restoran, kemudian disewa.
Bagi pengelola kantin yang belum memiliki fasilitas memadai, mereka bisa bekerja di dapur MBG yang dibangun di sekitar lingkungan sekolah. Pemdapatan mereka jika sebelumnya hanya Rp 1–2 juta dari jualan bekerja di dapur MBG bisa tetap Rp 2 juta per bulan. Jika suami istri otomatis bisa memperoleh Rp 4 juta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengungkapkan jika pihak yang untung besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terlebih jika anggarannya ditambah Rp 100 triliun menjadi Rp 171 triliun di 2025. Jumlah sentranya akan meningkat, multiplayernya pun akan luar biasa bagi UMKM, terutama jika UMKM tersebut dekat dengan sekolah (finance.detik.com, 31-1-2025).
Teori Tak Seindah Fakta
Program MBG boleh dikata sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang populis. Terlihat disukai rakyat dan bermanfaat, namun sebenarnya hanya sikap pragmatis sebuah pemerintahan dengan segenap kekuasaan dan kewenangan. Hasilnya tentu saja kegagalan. Karena meski kepala BGN berseloroh sudah bisa disamakan dengan memberi makan penduduk Singapura sejatinya pemerintah ngos-ngosan.
Dana APBN yang minim harus dibagi dengan banyak kepentingan lembaga lain, akhirnya program dijadikan proposal pinjaman ke berbagai negara termasuk Cina dan Jepang yang akhirnya mau memberi bantuan. Jika sudah demikian, apakah bisa disebut bantuan itu gratis? Tentu tidak, meskipun pengembaliannya bukan dalam bentuk yang sama, yang pasti kepentingan negeri sudah tersandera dengan adanya bantuan hibah atau apapun namanya.
Program MBG disanjung telah sukses membuka lapangan pekerjaan, tak sepenuhnya benar. Sebab untuk penyediaan dapur umumnya saja bermasalah. Demikian pula dengan kasus distribusi bahan pokok, alat-alat penunjang dan bahkan ada kasus dapur umumnya sudah beroperasi tapi dana belum diterima.
Program ini akhirnya menjadi semacam bancaakan atau proyek besar bagi beberapa pengusaha yang memang sudah punya nama sebagai pengelola kuliner atau mamin (makanan dan minuman) seperti misalnya perusahaan kuliner Wong Solo Group yang menggelontorkan modal Rp 5 miliar untuk dapur MBG.
Seberapa besar akan menyerap tenaga kerja, karena perusahaan swasta yang memiliki modal besar juga tak banyak. Dan jika kita mau melihat lebih dalam, sebenarnya pokok persoalan dari perbaikan gizi generasi bukan dari banyaknya dapur MBG yang dibuat ataukah terpenuhinya target negara memberi makan. Tapi apakah kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan dengan program MBG?
Islam Saja yang Bisa Wujudkan Sejahtera
Program MBG Sejatinya adalah kebijakan parsial, yang tidak akan bisa menutup persoalan utamanya. Rakyat tidak sejahtera, banyak anak kurang gizi dan keluarga yang lemah tidak semata karena tak bisa makan bergizi, tapi karena memang akses menuju kesana sempit.
Lapangan pekerjaan sempit, akibat kapitalisme hanya membuat aturan negara membiayai urusannya dari APBN, yang hanya bertumpu pada utang luar negeri dan pajak. Sementara semua sumber daya alam yang kaya ini dikuasaai oleh negara tapi untuk dijual kepada asing. Padahal jika satu saja tambang, semisal Freeport di Papua dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk membiayai operasional negara maka kesejahteraan akan terwujud, utang Indonesia lunas.
Bagaimana jika semua tambang dikelola negara? Belum lagi kekayaan laut, hutan, gas alam dan lainnya. Di situ pula lapangan kerja akan terbuka dengan sangat luas. Negara juga wajib menjamin lapangan pekerjaan lain terbuka dengan mudah, semisal pemanfaatan tanah untuk mereka yang ingin bertani, bantuan modal dan pelatihan, pendampingan itu tidak hanya di sektor pertanian, tapi di semua lini. Hingga setiap kepala keluarga bisa menafkahi keluarganya secara layak.
Negara tidak membebani rakyat dengan berbagai pajak, sebaliknya menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok secara murah atau gratis seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Skema pembiayaan negara dalam syariat Islam adalah Baitulmal. Dimana pos pendapatannya telah ditetapkan syariat seperti kepemilikan umum ( tambang, energi dan lainnya), kepemilikan negara ( jizyah, ushyur, fa’i dan lainnya) serta harta zakat.
Bagaimana dengan program MBG? Jelas dalam pandangan Islam bukan sebagaimana hari ini pelayanannya, karena soal pemenuhan gizi, setiap keluarga pasti bisa memenuhinya, dengan syarat ketahanan pangan negara menjamin secara pasti.
Inilah fungsi negara dalam sistem Islam, yaitu menjadi raa’in dan junnah sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Wallahualam bissawab.
