Pojoksuramadu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan akan mengalokasikan Rp 1 triliun dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk insentif ke pemerintah daerah (pemda), terutama pemda yang berprestasi. Ini semacam bentuk janji, jika DIPA mendapatkan Rp 7,8 T, maka Rp 1 triliun akan didedikasikan untuk daerah dalam bentuk insentif fiskal (detiknews.com, 25-4-2026).
Alokasi anggaran akan diberikan kepada pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kabupaten (pemkab), dan pemerintah kota (pemkot) yang berprestasi. Degan tujuan meningkatkan kepatuhan dan kinerja pemda dalam menjalankan program prioritas program Presiden Prabowo.
Penghargaan akan diberikan jika pemda tersebut berprestasi dalam hal pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengangguran, dan creative financing. Tito lalu bicara soal tiap daerah memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Atas kondisi itu, Kemendagri membagi kompetisi daerah yang dibagi ke dalam 6 wilayah atau region (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, Bali dan Nusa Tenggara serta Jawa). Perlombaan kompetisi antarpemda ini akan digelar secara objektif karena berdasarkan data, salah satunya dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Kategori yang dilombakan dan memiliki bobot penilaian, menurut Tito terkait kemaslahatan masyarakat umum, yang krusial untuk kehidupan masyarakat, seperti masalah inflasi yaitu menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang berpengaruh kepada biaya hidup. Kedua, masalah jobs, opportunity, isu kemiskinan. Tantangannya adalah bagaimana masyakat naik kelas, kemiskinan berkurang.
Selain apresiasi untuk pemda, Kemendagri juga berkolaborasi dengan detikcom dengan menghadirkan Forum Akselator Negeri yaitu sebuah platform kolaboratif nasional yang dirancang untuk mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, investor, UMKM, akademisi, dan publik dalam satu ekosistem dialog dan aksi.
Pengabaian Amanah Dibalik Kompetisi
Lagi, alih-alih melayani masyakat dengan benar. Pemerintah pusat mengadakan ajang kompetisi antar Pemda, katagorinya adalah berbagai pelayanan kepada masyarakat. Bahkan dikatakan kompetisi ini untuk menguji kepatuhan Pemda terhadap pusat. Mengapa begitu sering pemerintah membuat logika cacat ini? Kewajiban dialihkan dengan berbagai dalih.
Pertanyaannya, kebijakan untuk kesejahteraan wujudnya kompetisi, benarkah untuk rakyat? Jangan-jangan ini hanya bentuk pengabaian kewajiban yang kesekian dan samasekali tidak menyentuh persoalan dasar.
Tugas melayani umat dengan iming-iming hadiah, seolah urusan rakyat adalah undian dan terkait untung rugi. Padahal Rasûlullâh dengan jelas bersabda, “Tidak seorang pun pemimpin yang menutup pintunya untuk orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan dan kemiskinannya”. (HR at-Tirmidzi).
Sudah menjadi tugas penguasa, atas izin Allah mereka memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengatur orang-orang yang ia pimpin. Jika ia lalai, bahkan menganggap peran mereka bisa digantikan dengan cara membuat lomba, seluruh mekanisme diserahkan kepada Pemda, kelak akan berlaku efek domino. Pemda bisa saja menggandeng pihak swasta atau asing lebih banyak dari sebelumnya agar mampu memenuhi katagori lomba.
Kekayaan alam, potensi wisata, hingga SDM akan hanya menjadi wacana pembangunan, karena swasta atau pun asing hanya akan fokus profit oriented. Banyak kerjasama yang terjadi, untuk membuka lapangan pekerjaan saja tidak bisa. Rakyat tetap sengsara, arus urbanisasi tetap tinggi hingga kemiskinan semakin ekstrem.
Kita harus kembali fokus pada akar masalahnya, yaitu sistem yang asasnya sekuler, pemisahan agama dari kehidupan. Sehingga aturan bukan berasal dari Allah, melainkan dari manusia yang terbatas. Tapi benarkah jika hanya aturan manusia yang diterapkan bencana terus menerus terjadi? Allah SWT. berfirman yang artinya, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (TQS Ar Rum:41).
Kata fasad ( kerusakan) bersifat umum, mencakup segala kerusakan. Dan bukankah itu yang kita saksikan hari ini? Negeri kaya raya, namun rakyatnya miskin dan bodoh. Pejabatnya berfoya-foya dan hukum menjadi permainan. Kita harus kembali kepada sistem yang benar, agar kerusakan tidak semakin parah.
Islam Solusi Hakiki Terhadap Persoalan Akar
Dalam pandangan Islam, negara wajib mewujudkan kesejahteraan rakyat tanpa alasan apapun. Para wali dan gubernur yang ditugaskan di wilayah atau daerah di bawah kekuasaan Khilafah bekerja di bawah pengawasan Khalifah dan semua menjalankan aturan yang sama yaitu syariat Islam.
Fokus negara adalah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Seluruhnya dibiayai dari Baitulmal yang berisi pos kepemilikan umum ( gas, tambang, batu bara, energi kekayaan hutan, laut dan lainnya), pos kepemilikan negara ( jizyah, kharaz, fa’i, khumus dan lainnya) dan pos zakat ( shadaqah, infak, waqaf, zakat dan lainnya).
Para pemimpin adalah orang yang paling bertakwa, tidak mengharapkan balasan kecuali rida Allah. “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf Ayat 96). Wallahualam bissawab.
