Pojoksuramadu.com – Di bulan Ramadhan dan Idul fitri, pengeluaran masyarakat Indonesia lebih besar di bandingkan bulan-bulan lainnya. Tak jarang mengambil hutang dari lembaga jasa keuangan baik secara offline maupun online. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan tren musiman pada periode Ramadan secara konsisten mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan di berbagai sektor. Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan pasar, UMKM juga mengambil tambahan pembiayaan agar peningkatan produksi dapat dilakukan.
Sudah hal yang umum diketahui, didua momen ini banyak masalah ekonomi yang berulang. Misalnya harga pangan naik, ongkos mudik yang tidak ramah kantong, dan THR yang menyusut karena potongan pajak. Adapun bantuan sosial dari pemerintah, seringnya pendistribusiannya tidak tepat sasaran. Program mudik gratis pun tidak semua daerah, termasuk Sampang. Selain itu, juga ada keluarga yang masih terbebani dengan hutang yang belum terlunasi untuk kebutuhan sehari-hari dan lainnya.
Sementara itu, menurut Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut adanya ‘ritual’ menjelang lebaran, rakyat justru dihimpit masalah hidup. (www.inilah.com,14/3/2026). Inflasi tahunan pada Februari 2026 saja, tercatat 4,76 persen. Jauh di atas sasaran inflasi Bank Indonesia (BI), kisaran 2,5% ± 1%. Sedangkan nilai tukar (kurs) JISDOR (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) pada 10 Maret 2026, menyentuh level Rp16.879 per dolar AS. Dua angka ini menunjukkan lemahnya daya tahan ekonomi sebagian rumahtangga masyarakat Indonesia.
Momen Ramadan dan lebaran dalam sistem kapitalisme kehilangan esensinya. Momen yang semestinya dipenuhi dengan kebahagiaan , kesyahduan, kehangatan silaturahmi dengan sanak keluarga dan kerabat, tidaklah bisa dinikmati sutuhnya. Kapitalisme yang nafasnya adalah sekulerisme, memisahkan agama dengan kehidupan, membuat kehidupan masyarakat dipenuhi tekanan sosial dan beban ekonomi. Kesenjangan masih saja terjadi, bahkan semakin tajam.
Di tengah kesulitan tersebut, masyarakat disuguhi alternatif solusi hutang digital di tengah menurunnya pertumbuhan upah. Alternatif ini membuat masyarakat bergantung pada hutang ribawi yang jelas tidak memberikan keberkahan. Dalam memenuhi kebutuhan rutin dan semi rutin , sebagian keluarga terbiasa mengambil hutang meski akan ada konsekuensi besar setelahnya.
Mayarakat sejatinya membutuhkan sistem ekonomi yang mampu menyejahterakan , bukan sekadar narasi ekonomi inklusif. Dalam Islam, sistem ekonominya dapat membangun keseimbangan dan distribusi yang merata, tidak hanya pada kapitalis. Sebagaimana fakta yang pernah terjadi di masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat itu terjadi kebingungan menyalurkan zakat karena tidak ada masyarakatnya yang menjadi mustahiq, sehingga zakat diberikan di luar khilafah. Selain itu, dana di baitul mal karena banyaknya, beliau pun memberikan kebijakan agar dana diperuntukkan kepada para pemuda yang ingin menikah sebagai maharnya nanti.
Dalam sistem ekonomi Islam, nilai mata uang maupun harga barang cenderung stabil karena berpatokan pada emas dan sangat menjaga dari permainan pihak-pihak yang curang. Lapangan pekerjaan dibuka luas. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih luas dalam memfasilitasi utang.
Sistem ekonomi Islam bisa berjalan dengan sempurna jika beriringan dengan sistem politik Islam. Hal ini dikarenakan ketergantungan negara dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan sangat mempengaruhi kebijakan ekonomi yang diterapkan kepada masyarakat. Dengan sistem Islam, masyarakat akan dapat mendudukkan momentum Ramadan dan Idulfitri pada esensinya, yakni mewujudkan ketakwaan level individu hingga negara.
