Home Daerah Dilarang Mudik, 8 Titik Masuk Jawa Timur Disekat

Dilarang Mudik, 8 Titik Masuk Jawa Timur Disekat

SHARE
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, gelar rapat dan memberikan keterangan larangan mudik (Poto:pojoksuramadu.com)

POJOKSURAMADU.COM, Surabaya – Larangan mudik bagi masyarakat yang masuk wilayah Jawa Timur berlaku per tanggal 24 April hingga 31 Mei 2020. Delapan titik pintu masuk Jatim disekat guna mencegah gelombang arus mudik dari daerah Jabodetabek, zona merah penyebaran Covid-19, serta aglomerasi wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah PSBB.

Delapan titik yang disekat tersebut antara lain perbatasan Tuban, Bojonegoro-Cepu, Ngawi-Mantingan-Sragen jalur biasa, Ngawi-Mantingan-Sragen jalur tol, Magetan-Larangan, Ponorogo-Wonogiri, Pacitan-Wonogiri, dan Pelabuhan Ketapang-Banyuwangi.

Check point lainnya juga dilakukan di Terminal Bus Kertonegoro, Ngawi dan Terminal Bus Kembang Putih, Tuban. Operasi yang dilakukan Pemprov Jatim bersama Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya ini dilaksanakan menyusul efektifnya larangan mudik per tanggal 24 April 2020.

Baca Juga:  Cegah Covid-19, Golkar Bangkalan dan DPR Dapil Madura Ini Bagikan Sembako dan Masker

“Pengecekan dilakukan mulai dari dokumen perjalanan, penggunaan masker, physical distancing, dan pemeriksaan suhu tubuh,” kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (25/4/2020).

Khofifah mengungkapkan, hingga hari Kamis (23/4) tercatat sekitar 374.430 orang yang terkonfirmasi mudik. Baik melalui transportasi laut yakni kapal , kereta api, kendaraan roda empat seperti bus AKAP, serta transportasi udara yakni pesawat.

“Mereka harus melewati proses screening berlapis dan ketat. Jika sudah berlaku efektif maka tidak ada yang bisa lolos karena semua pintu telah dijaga,” tegas Khofifah.

Terkait sanksi tegas bagi mereka yang melanggar, Khofifah mengatakan akan mulai efektif per tanggal 7 Mei 2020. Untuk saat ini para pemudik yang kedapatan melanggar akan diminta untuk memutar dan kembali ke daerah asal perjalanan.

Baca Juga:  Khofifah Turun Tangan Tangani Banjir Bandang Kota Batu

“Sanksi akan mengikuti UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan. Tetapi saya berharap tidak ada yang melanggar sehingga sanksi tidak perlu dijatuhkan,” ujar Khofifah Indar Parawansa.

Sementara itu, lanjut Khofifah, sebanyak 7350 desa dan kelurahan se Jatim atau setara 86,3% telah menyiapkan ruang observasi bagi para perantau. Dari jumlah tersebut yang sudah terpakai sebanyak 406 ruang sedangkan jumlah orang yang dikarantina sebanyak 2521 orang.

“Untuk melakukan berbagai langkah-langkah perlindungan kepada mereka tentu masing-masing desa dan kelurahan diharapkan bisa melakukan pengawasan supaya selama di dalam masa observasi mereka akan tetap tinggal di area tersebut,” lanjut Gubernur Jatim. (Hol/Wid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here