BANGKALAN – Di tengah jerit tangis rakyat miskin yang mendambakan atap untuk berteduh, kabar memuakkan datang dari laporan Inspektur Jenderal Kementerian PKP ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan penyimpangan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bangkalan adalah potret nyata betapa mentalitas koruptif masih menggerogoti sendi-sendi birokrasi kita.
Merespons skandal tersebut, Wakil Ketua Bidang Politik dan Advokasi DPC GMNI Bangkalan, Bung Fitron, mengutuk keras segala bentuk tindakan yang merampas hak-hak dasar rakyat jelata.
”BSPS adalah instrumen negara untuk memanusiakan manusia, khususnya kaum Marhaen yang termarginalkan. Jika bantuan ini dikorupsi, maka ini adalah bentuk penindasan struktural yang paling nyata. Kami tidak akan tinggal diam melihat hak rakyat dijadikan bancakan oleh para borjuis birokrasi yang berhati busuk!” tegas Bung Fitron dengan nada revolusioner.
Sikap DPC GMNI Bangkalan
1. Mendukung Penuh Langkah Pembersihan Total: GMNI Bangkalan berdiri di belakang Irjen Kementerian PKP dan KPK untuk membongkar tuntas benang kusut korupsi BSPS di Bangkalan hingga ke akar-akarnya. Jangan hanya tajam ke bawah, tapi harus berani menyeret aktor intelektual di singgasana kekuasaan.
2. Kutuk Keras Praktik ‘Vampir’ Anggaran: Kami mengutuk oknum-oknum yang memotong bantuan material maupun tunai milik penerima manfaat. Tindakan tersebut adalah pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat (Ampera).
3. Kami mendesak instansi terkait di lingkungan Pemkab Bangkalan untuk membuka data sejelas-jelasnya. Jangan ada yang mencoba menyembunyikan bangkai di balik administrasi yang difalsifikasi!
4. Bahwa Bangkalan tidak butuh pejabat yang pandai bersilat lidah di balik meja kerja, sementara rakyatnya meringkuk di bawah atap yang bocor akibat anggaran yang dikerat! Kami menyatakan bahwa setiap sen yang dikorupsi dari program BSPS adalah peluru yang ditembakkan ke jantung keadilan sosial.
GMNI Bangkalan menyerukan Mosi Tidak Percaya terhadap oknum birokrasi yang membiarkan praktik ‘kanibalisme anggaran’ ini tumbuh subur.
Jika hukum formal tumpul dan birokrasi membatu, maka Pengadilan Rakyat di jalanan adalah satu-satunya altar suci untuk menjemput kebenaran.
Kami tidak akan surut meski sejengkal, karena bagi GMNI: Lebih baik mati berdiri dalam barisan massa, daripada hidup bertekuk lutut di hadapan para pengkhianat Marhaen!”
Bangkalan bukan milik segelintir elite yang rakus! Kami ingatkan kepada para koruptor, bahwa setiap rupiah yang kalian curi dari rumah rakyat akan menjadi api yang membakar kenyamanan kalian.
GMNI akan terus mengawal kasus ini dalam barisan massa rakyat hingga keadilan benar-benar ditegakkan seadil-adilnya!”. [Bung Fitron]
