kerja Sama

Kirim Tulisan

Home

ic_fluent_news_28_regular Created with Sketch.

Berita

ic_fluent_phone_desktop_28_regular Created with Sketch.

Teknologi

Wisata

Pendidikan

Bisnis

Keislaman

ic_fluent_incognito_24_regular Created with Sketch.

Gaya Hidup

Sosial Media

FPI Bangkalan Layangkan Sejumlah Tuntutan, Begini Tanggapan DPRD Bangkalan

POJOKSURAMADU.COM, Bangkalan– DPW Front Pembela Islam (FPI) Bangkalan meminta DPRD Bangkalan mengawal proses hukum dugaan kasus mega korupsi Jiwasraya Gate yang merugikan negara sebesar Rp. 13,7 Triliun, Asabri Gate Rp. 10 Triliun, PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) RP. 35 Triliun, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Senin (17/02) di ruang Banggar DRPD Bangkalan.

“Kami minta DPRD Kabupaten Bangkalan agar kasus itu segera dituntaskan,” ucap ketua bidang organisasi DPD FPI Madura, Habib Muhammad Al Bahar.

Selain itu, mereka juga meminta DPRD Bangkalan untuk mengajukan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pelarangan buka warung makan disiang hari pada saat bulan ramadhan.

“Paling tidak dalam kurun waktu yang tinggal dua bulan ini menuju bulan puasa minimal dibuatkan Peraturan blBupati (Perbub),” pintanya.

Ia merangkan, kabupaten Bangkalan yang merupakan kota dzikir dan sholawat sudah seharusnya menerapkan aturan yang islami, mengawal tempat-tempat yang berpotensi terjadi tindakan asusila.

“Aturan harus dibuat, biar anak-anak muda kita bisa dikontrol, moralnya tidak semakin rusak,” urainya.

Pelarangan pembangunan toko modern juga tak luput dari tuntutan mereka, Habib Muhammad Al Bahar menilai, menjamurnya Indomaret dan Alfamart di kabupaten Bangkalan menurutnya menjadi momok yang mengancam para pelaku usaha kecil.

“Harus ada komitmen untuk tidak menambah, yang sudah ada izinnya jangan diperpanjang,” imbuhnya.

Sementara itu ketua DPRD Bangkalan Mohammad Fahad mengatakan, pihaknya sepakat dengan usulan dan masukan dari FPI tersebut.

“Besok kami akan layangkan surat ke Pemkab, paling lambat lusa,” katanya.

Politisi partai Gerindra itu menambahkan, sebagai umat Islam pihaknya sangat mendukung apa yang menjadi tuntutan FPI itu. Menurutnya sejumlah aspirasi yang membawa nilai-nilai kebaikan buat Pemerintah daerah memang harus diperjuangkan.

“Saya sangat mengapresiasi, akan kami kawal semua, perihal perizinan pembangunan toko modern, Pemkab Bangkalan sudah berkomitmen tidak menambah lagi,” pungkas Fahad. (Zai)

Artikel Terkait :

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Postigan Populer

spot_img