Pojoksuramadu.com, JAKARTA – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kembali menggunakan istilah Londo Ireng dalam pidatonya menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institut, Ari Junaedi, menilai istilah tersebut memiliki konotasi historis yang negatif sehingga tidak tepat jika diarahkan kepada jurnalis, pengamat, maupun aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menjalankan fungsi kritik terhadap pemerintah.
Menurut Ari, kritik yang disampaikan media, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Karena itu, pihak-pihak yang menyampaikan kritik tidak seharusnya dipandang sebagai kelompok yang memiliki kepentingan untuk melemahkan negara.
“Pandangan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah tidak bisa langsung disamaratakan sebagai sikap yang memusuhi negara. Kritik justru merupakan bentuk kepedulian agar setiap program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan,” ujar Ari dalam keterangannya, Sabtu (26/7).
Ia menjelaskan, secara historis istilah Londo Ireng merujuk pada orang pribumi yang bekerja sama dengan penjajah Belanda untuk melawan kepentingan bangsanya sendiri. Karena memiliki beban sejarah yang kuat, penggunaan istilah tersebut terhadap kelompok yang menjalankan fungsi kontrol sosial dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Ari juga menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memandang kritik sebagai masukan yang konstruktif, bukan ancaman. Menurutnya, seorang presiden membutuhkan berbagai sudut pandang agar proses pengambilan kebijakan tidak hanya didasarkan pada informasi dari lingkungan internal pemerintahan.
“Jurnalis, akademisi, dan aktivis LSM merupakan bagian dari penyeimbang dalam kehidupan demokrasi. Mereka menghadirkan perspektif berbeda yang justru dapat membantu pemerintah melihat berbagai persoalan secara lebih objektif,” katanya.
Penulis disertasi mengenai pola komunikasi pelarian politik Tragedi 1965 itu juga menilai pola komunikasi Presiden Prabowo perlu mendapat perhatian dari tim di lingkaran terdekatnya. Ia menyarankan agar setiap penyampaian pesan dalam forum resmi lebih terukur sehingga tidak memunculkan multitafsir di ruang publik.
Menurut Ari, seorang kepala negara perlu membuka ruang dialog yang lebih luas terhadap kritik serta menghindari penggunaan diksi yang berpotensi memicu polemik.
Prabowo Singgung “Londo Ireng” dalam Pidato Harlah PKB
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan masih ada pihak-pihak yang disebutnya sebagai Londo Ireng di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center, Kamis (24/7) malam.
Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung pemberitaan sejumlah media yang dinilainya lebih menyoroti kekurangan pemerintah dibandingkan capaian yang telah dilakukan, termasuk program renovasi puluhan ribu sekolah.
Menurut Prabowo, meskipun pemerintah telah memperbaiki sekitar 67 ribu sekolah, masih ada media yang lebih memilih menampilkan sekolah yang belum tersentuh perbaikan sebagai berita utama.
Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap menghormati kebebasan pers dan tidak anti terhadap kritik.
“Ini negara demokrasi, kami tidak antikritik, tetapi kita bukan anak kecil,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyebut masih ada warga Indonesia yang dinilainya lebih berpihak pada kepentingan asing. Ia kemudian mengaitkan kelompok tersebut dengan istilah Londo Ireng, yang menurutnya kini dapat muncul dalam berbagai profesi, termasuk sebagai wartawan, pengamat, maupun aktivis LSM.
Istilah Londo Ireng sendiri berasal dari bahasa Jawa, yakni gabungan kata Londo yang berarti Belanda dan Ireng yang berarti hitam. Dalam konteks sejarah, istilah tersebut merujuk kepada pribumi yang dianggap bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda dan berpihak pada kepentingan penjajah.
