POJOKSURAMADU.COM, Bangkalan – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Bangkalan mendatangi DPRD setempat, Jumat (24/12/2021). Mereka ditemui langsung oleh Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad.
Para pendamping PKH tersebut curhat perihal kondisi yang dialami di lapangan. Dimana pendamping PKH rentan tersandung kasus hukum karena bersinggungan dengan kebijakan di desa.
Menanggapi curhatan para pendamping PKH, Muhammad Fahad, menyatakan ada sebagian yang memang harus dibenahi, salah satunya adalah di bagian administrasi.
“Mereka datang curhat sambil mencari solusi terkait dengan problem yang ada di lapangan,” ucap Fahad usai mendengarkan curhatan pendamping PKH.
Politisi Gerindra ini menyebutkan, mereka juga meminta agar difasilitasi membuat MoU dengan pihak Kejaksaan maupun dengan Kepolisian.
“Nanti akan kita upayakan untuk menyampaikan kepada Kejaksaan dan Polres. Sehingga jika nantinya terjadi kekeliruan secara administrasi bisa didampingi,” papar Fahad.
Fahad juga menghimbau kepada para pendamping PKH agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, sehingga tidak melanggar hukum.
“Selain itu, para pendamping ini perlu meningkatkan sosialisasi agar pendamping PKH ini terhindar dari hal-hal yang berpotensi melanggar hukum,” tukasnya. (Admin)