Pojoksuramadu.com, Jakarta – Beberapa waktu terakhir, publik kembali dihebohkan oleh sejumlah kasus yang melibatkan anggota kepolisian. Mulai dari tindakan kekerasan hingga pelecehan s**sual, kasus-kasus ini mencoreng citra Polri sebagai institusi penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat.
Salah satu kasus yang mencuri perhatian adalah pemukulan terhadap Kusyanto (38), seorang pencari bekicot asal Desa Dimoro, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Kusyanto dituduh sebagai pencuri oleh seorang polisi berpangkat Aipda, meskipun tuduhan tersebut akhirnya tidak terbukti.
Tak hanya itu, kasus pelecehan s**sual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman, juga menambah daftar panjang pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi.
Fajar diketahui telah melecehkan empat korban, termasuk tiga anak di bawah umur (6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun) serta seorang dewasa berusia 20 tahun.
Kasus-kasus ini memicu pertanyaan serius tentang integritas dan akuntabilitas institusi kepolisian.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mohamad Syafi’i Alieha, menyerukan reformasi mendesak di tubuh Polri.
Menurutnya, reformasi harus fokus pada dua aspek utama: perombakan pola rekrutmen dan kurikulum pendidikan bagi calon polisi.
“Saya kira seiring waktu, kita melihat bagaimana polisi tidak menghormati prinsip-prinsip penegakan hukum, prosedur penegakan hukum, dan juga penghargaan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya dalam wawancara dengan NU Online di Halaman Hotel Acacia, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).
Savic, sapaan akrab Mohamad Syafi’i Alieha, mengungkapkan bahwa pada awal masa reformasi, polisi telah dibekali pendidikan tentang hak asasi manusia (HAM).
Namun, semangat tersebut semakin pudar seiring waktu, hingga munculnya kasus-kasus yang seharusnya tidak dilakukan oleh penegak hukum.
“Semangat itu semakin luntur, dan kita melihat tindakan-tindakan yang seharusnya tidak terjadi justru dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat,” tambahnya.
Reformasi di Bawah Kemendagri: Solusi yang Diragukan
Savic juga menyoroti rencana pembenahan Polri melalui mekanisme di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, langkah ini tidak menjamin perubahan yang signifikan.
“Saya tidak melihat perubahan yang signifikan jika Polri berada di bawah Kemendagri atau bahkan presiden. Di bawah presiden, ada risiko Polri menjadi mesin politik. Begitu pula di Kemendagri, kita tahu banyak menteri yang bermain politik,” jelasnya.
Senada dengan Savic, Direktur Wahid Foundation, Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid), juga menekankan pentingnya memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum polisi yang terlibat dalam pelanggaran.
“Saya mohon, jangan hanya sanksi etik atau disiplin yang diberikan. Mereka harus dihukum secara kriminal seberat-beratnya,” tegas Yenny di Kantor Wahid Foundation, Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).
Yenny juga menyoroti sistem rekrutmen polisi yang dinilai masih penuh kecurangan, seperti praktik suap dan nepotisme.
Akibatnya, banyak calon polisi berbakat yang tersingkir karena tidak memiliki “orang dalam”. “Kita tidak mendapatkan orang-orang terbaik untuk menjadi abdi negara. Ini yang harus dibenahi pertama kali.
Sistem rekrutmen harus berdasarkan merit system, bukan berdasarkan koneksi atau uang,” tegasnya.
Merombak Sistem Rekrutmen dan Pendidikan Polisi
Salah satu langkah konkret yang diusulkan oleh para pengamat adalah merombak total sistem rekrutmen dan pendidikan polisi. Sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis merit system diharapkan dapat menghasilkan calon polisi yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Selain itu, kurikulum pendidikan polisi juga perlu diperbarui dengan menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, etika profesi, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
“Polisi adalah ujung tombak penegakan hukum. Jika ujung tombaknya rusak, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum juga akan runtuh,” kata Savic.
Oleh karena itu, reformasi di tubuh Polri bukan hanya tentang menghukum oknum yang bersalah, tetapi juga tentang membangun sistem yang mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.
Membangun Kembali Kepercayaan Masyarakat
Kasus-kasus kekerasan dan pelecehan yang melibatkan oknum polisi telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Untuk memulihkan kepercayaan tersebut, Polri perlu mengambil langkah-langkah tegas dan transparan dalam menangani setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.
Selain itu, Polri juga harus membuka diri untuk diawasi oleh masyarakat dan lembaga independen guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tindakan yang diambil.
Reformasi di tubuh Polri bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa institusi ini dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Seperti yang diingatkan oleh Yenny Wahid, “Kita membutuhkan polisi yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara moral dan etika. Hanya dengan begitu, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.”
Penutup
Kasus-kasus kekerasan dan pelecehan yang melibatkan oknum polisi adalah tamparan keras bagi institusi kepolisian. Namun, ini juga menjadi momentum untuk melakukan introspeksi dan reformasi mendalam. Dengan merombak sistem rekrutmen, memperbarui kurikulum pendidikan, dan menegakkan sanksi yang tegas, Polri dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa institusi ini benar-benar menjadi pelindung dan pengayom bagi semua warga negara. Seperti kata Savic, “Reformasi bukanlah pilihan, tetapi keharusan jika kita ingin melihat Polri yang lebih baik di masa depan.”
