Pojoksuramadu.com – Netizen dengan jelas melihat bukti apa yang dikatakan Ketua BEM UGM (kini bertransformasi menjadi Serikat Mahasiswa UGM), Tiyo Ardianto, terkait terkait penunjukan pejabat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini menjadi kenyataan. Bahwa tak butuh kompetesi dan moralitas, cukup loyalitas.
Demikian komentar Mantan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Ardianto Satriawan terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat terkait rekam jejaknya yang pernah dipenjara sebelum akhirnya dipercaya menjadi menteri di Kabinet Merah Putih (wartaekonomi.co.id, 1-7-2026).
“Candaan” Prabowo dengan bertanya, “Kapan terakhir dipenjara? Bolak-balik masuk penjara sekarang jadi menteri,” disambut tawa hadirin. Fenomena miris, menormalisasi candaan yang sebetulnya isinya sakit mental. Ardianto pun mengkritik adanya standar ganda. Dimana rakyat kecil dituntut dengan syarat ketat untuk bekerja, sementara mantan napi bisa menduduki jabatan tinggi tanpa hambatan. Rakyat harus urus SKCK, batas umur, syarat ijazah dan syarat lainnya masih belum belum tentu lolos kerja.
Jumhur Hidayat yang kini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, dahulunya dikenal sebagai aktivis sejak masa kuliah hingga era reformasi. Ia tercatat pernah dua kali mendekam di penjara karena aktivitas politik dan gerakan sosialnya. Namun, sebenarnya memilih pejabat untuk urusan publik dan pelayanan masyarakat asal-asalan tidak hanya hari ini, masa beberapa presidennya juga sudah berlaku, hanya saja sekarang, di masa Presiden Prabowo semakin parah. Itu bisa kita lihat dari susunan Kabinet Merah Putihnya yang gemoy.
Sebut saja yang terakhir viral, yaitu saat asisten pribadi dan orang kepercayaan Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, yang menjabat sebagai komisaris dalam Anggota Dewan Komisaris di PT. Krakatau Posci. Sebuah perusahaan patungan raksasa baja.
Kemudian, Ginka Febriyanti Ginting di usia yang relatif muda dikenal aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, serta memiliki pengalaman memimpin organisasi relawan di tingkat nasional. Terakhir ia sebagai koordinator Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (Bison) dan organisasi relawan yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Kini menjadi Komisaris PT Pertamina Retail, yang samasekali tidak memiliki pengalaman di bidang yang baru ini (Intoday.media, 30-6-2026).
Dan masih banyak lagi, sebagaimana isi dari Kabinet Merah Putih mulai dari pimpinan partai, publik figur, tokoh agama, timses pemilihan presiden dan lainnya rata mendapatkan jatah. Padahal jelas, Rasulullah Saw. bersabda,” Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu (Arab Badui) bertanya, “Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi saw menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.” (HR. Al-Bukhari).
Hadis ini menunjukkan untuk sebuah urusan harus diserahkan kepada ahlinya, apalagi jika ini berkaitan kekuasaan yang melayani kebutuhan dasar rakyatnya. Satu kebijakan salah kemudian disahkan maka akan berdampak pada banyak orang. Muncullah kezaliman, yang Rasul pun mendoakan mereka ,“Tidak ada seorang pemimpin pun yang memerintah kaum Muslim lalu tidak bersungguh-sungguh dan tidak tulus menasehati mereka, kecuali dia tidak akan masuk surga bersama mereka.”(HR.Muslim).
Sistem Sekuler Tak Pernah Lahirkan Pejabat Amanah
Kekuasaan memang manis, dari Abu Dzar, dia berkata: “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberikan jabatan kepadaku?” Beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau, lalu berkata: “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu adalah seorang yang lemah. Sesungguhnya ia (jabatan) adalah amanat. Sesungguhnya pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajibannya di dalamnya.”Sesungguhnya pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajibannya di dalamnya.”(HR. Muslim).
Bukannya Rasul melarang Abu Dzar menjadi pemimpin, namun beliau melihat ada sisi lemah yang tak boleh ada sebagai pemimpin. Hal itu dalam rangka menyelamatkan Abu Dzar sendiri agar tidak saling mengklaim dengan rakyat yang ia pimpin. Sebaliknya hari ini, semua orang berebut menjadi penguasa, pun tak memiliki kapasitas apapun hanya bermodal kedekatan dengan ring penguasa yang sedang berkuasa.
Ketika pemimpin baru muncul dan menimbulkan persoalan bahkan penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi, muncul opsi nanti bisa diperbaiki saat pemilu. Rakyat dirayu dengan kampanye yang memunculkan tak hanya visi misi tapi juga penampilan islami seolah benar mereka ada untuk membela kepentingan rakyat. Dan siklus itu terus berjalan, kita sudah pernah memiliki pemimpin politikus, TNI, teknokrat, pebisnis, perempuan hingga ulama namun perubahan tak ada. Karena memang memilih sosok tak akan sampai pada perubahan. Semestinya perubahan itu pada sistem.
Sistem kapitalisme jelas gagal memunculkan pemimpin yang benar-benar hadir untuk memberi solusi atas persoalan umat. Artinya, sebagai pemimpin ia tak hanya baik secara syarat sebagai pemimpin tapi juga apa yang ia bawa untuk pemimpin. Kapitalisme adalah sistem buatan manusia yang berkarakter penjajah, jelas tak bisa berharap banyak. Ucapan para pemimpin atau para pejabatnya seringkali tak pernah jadi realita. Jelas, sebab itu lahir dari pemikiran dangkal dan tidak profesional.
Negara yang menerapkan sistem kapitalisme juga tak benar-benar fokus dalam mencetak ahli di bidangnya, pendidikan dikapitalisasi , sehingga rakyat sulit mengaksesnya. Sebaliknya negara terjebak dalam peran sebagai regulator kebijakan, dimana setiap kebijakan berkaitan erat dengan keputusan pengusaha, pihak yang paling besar membiayai proses para pemimpin dan pejabat itu duduk di kursi kekuasaan mereka. Politik balas budi melibas segalanya, termasuk kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas.
Hanya Sistem Islam Pemimpinnya Amanah
Yang kita butuhkan hari ini jelas perubahan. Agar hidup lebih berkah. Allah telah memberikan karunia melimpah, dari kekayaan alam hingga agama yang tidak hanya mengatur akidah tapi juga idiologi negara yang sempurna. Itulah Islam sebagaimana firman Allah SWT. yang artinya,” Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Rabb semesta alam”. (TQS al-A’râf:54).
Tentulah dengan penduduk mayoritas beragama Islam tak ada alasan lain selain menjadikan Islam bukan sekadar penuntut salat, namun makna ibadah itu luas, salah satunya menerapkan syariat Allah secara kâfah. Sejatinya Islam sangat jelas memberikan petunjuk bagaimana cara memilih pemimpin. Demikian pula sepanjang sejarah kejayaan Islam, telah banyak jejak pemimpin yang menggetarkan dunia dengan ketakwaan dan kuatnya mereka menjaga amanah dari Allah, sebut saja Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Muhamad Al-Fatih, Khalifah Harun Al Rasyid, hingga Khalifah Abdul Hamid II.
Hubungan rakyat dengan penguasa juga bukan hubungan yang kaku dan saling menzalimi, melainkan tercipta amar makruf nahi mungkar yang kuat. Rakyat dengan dipimpin sebuah partai idiologis mengevaluasi (muhasabah) kepada penguasa agar ia tetap berada di jalan yang ditetapkan syariat. Bagaimana Umar bin Khattab memanggil sekarung gandum dari Baitulmal bukan karena negara dalam keadaan paceklik namun itulah upayanya sebagai kepala negara untuk memastikan rakyatnya individu per individu tercukupi hak dasarnya.
Begitu pula ketika ada seorang tua Kafir Dzimmi yang mengemis di gerbang masuk Madinah, ketika Khalifah Umar bertanya mengapa engkau mengemis, jawab orang tua itu, dia sudah tua dan tak kuat lagi bekerja, namun Umar tetap memintanya membayar jizyah. Seketika itu Umar meminta pegawai Baitulmal untuk memberi santunan orang tua itu dan membebaskannya dari membayar Jizyah. Wallahualam bissawab.
