Bayangkan sebuah pagi yang dingin, ketika seorang kepala keluarga bersiap melangkah keluar rumah dengan harapan yang membubung. Namun, sebelum kaki sempat melintasi pintu, sebuah surat elektronik atau pesan singkat tiba. Isinya singkat, tetapi dampaknya menghancurkan: “Perusahaan terpaksa melakukan efisiensi. Terima kasih atas dedikasi Anda.”
Dalam sekejap, dunia terasa runtuh. Di balik angka-angka statistik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kerap menghiasi layar berita, ada tangis yang tertahan di ruang tamu, ada kecemasan orang tua yang menatap bayinya yang sedang terlelap, dan ada harga diri yang terkoyak karena esok hari tak tahu harus mencari nafkah ke mana.
Ancaman PHK di tanah air belum juga mereda. Tekanan konflik global yang kian memanas, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga lonjakan biaya produksi terus mencekik dunia usaha. Kasus terbaru yang memukul hati kita adalah tumbangnya PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat. Perusahaan manufaktur tersebut terpaksa gulung tikar dan merumahkan 350 karyawannya sekaligus.
Mereka yang terlempar dari pekerjaan kini harus menghadapi kenyataan yang luar biasa getir. Lapangan kerja baru kian mustahil digapai. Berdasarkan realitas di lapangan, satu lowongan pekerjaan kini jamak diserbu oleh ribuan pelamar. Berdesak-desakan, saling sikut, demi selembar kontrak kerja yang belum tentu menjamin masa depan.
Akar Masalah: Manusia yang Dikomoditaskan
Mengapa pemandangan memilukan ini terus berulang? Mengapa nasib jutaan manusia seolah digantungkan pada seutas benang yang rapuh?
Jawabannya ada pada sistem ekonomi yang hari ini mencengkeram dunia: Kapitalisme. Dalam kacamata kapitalistik, buruh atau pekerja tidak pernah dilihat sebagai manusia seutuhnya yang memiliki kebutuhan hidup, melainkan hanya sebagai komoditas atau komponen biaya produksi (cost). Ketika keuntungan (profit) mulai terancam oleh gejolak pasar, maka komponen biaya inilah yang pertama kali dikorbankan demi menyelamatkan kantong para pemilik modal.
Sistem ini secara natural memusatkan kekayaan pada segelintir orang. Akibatnya, lapangan kerja menjadi sangat terbatas. Lapangan kerja tidak dibuka berdasarkan seberapa besar masyarakat membutuhkan penghidupan, melainkan hanya dibuka jika mampu memberikan keuntungan berlipat bagi para kapitalis.
Ironisnya, negara dalam sistem ini kerap kali lumpuh. Fungsi negara direduksi hanya sebagai regulator atau “penjaga malam” yang memastikan kepentingan para pemilik modal tetap aman. Ketika gelombang PHK massal menghantam rakyat kecil, kebijakan yang ditawarkan paling jauh hanyalah jaring pengaman sosial atau bantalan bantuan sosial yang sifatnya sementara—bukan solusi sistemis yang menyembuhkan luka hingga ke akarnya.
Islam Mengembalikan Fungsi Negara dan Keadilan Ekonomi
Ketika sistem buatan manusia ini terbukti gagal memuliakan manusia, Islam hadir menawarkan tatanan ekonomi alternatif yang berkeadilan melalui institusi Khilafah.
Dalam pandangan Islam, negara bukanlah sekadar regulator pasif, melainkan seorang raa’in (pengurus dan pelindung). Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari).
Artinya, menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap laki-laki yang wajib menafkahi keluarganya adalah kewajiban mutlak negara, bukan diserahkan pada belas kasihan pasar bebas.
Sistem ekonomi Islam memutus rantai ketergantungan pada modal kapitalis melalui tiga pilar utama:
- Pemberantasan Monopoli dan Ketimpangan: Khilafah membangun struktur kepemilikan yang tegas. Kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak (seperti tambang, minyak, dan gas) dikelola sepenuhnya oleh negara untuk dikembalikan hasilnya kepada rakyat, bukan diprivatisasi oleh segelintir korporasi raksasa. Distribusi kekayaan yang adil ini otomatis menghidupkan ekosistem ekonomi riil yang luas, mandiri, dan beragam.
- Peran Nyata Baitulmaal: Negara memiliki pos keuangan Baitulmaal yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar publik. Pelayanan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan keamanan wajib disediakan secara gratis dan langsung bagi setiap individu rakyat.
- Mengurangi Beban Hidup Pekerja: Ketika biaya kesehatan, pendidikan, dan keamanan sudah ditanggung penuh oleh negara, beban hidup seorang kepala keluarga akan berkurang drastis. Gaji yang diperoleh dari bekerja sepenuhnya dapat dialokasikan untuk pangan, sandang, dan papan yang layak. Maka, gejolak ekonomi tidak akan langsung membuat sebuah keluarga jatuh ke jurang kelaparan.
PHK massal yang terjadi hari ini bukanlah sekadar siklus ekonomi biasa. Ini adalah jeritan dari sebuah sistem yang telah gagal memanusiakan manusia. Sudah saatnya kita menengok kembali pada aturan yang datang dari Sang Pencipta, tatanan yang menempatkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan segelintir pemilik modal. Hanya dengan kembali pada syariat Islam dalam bingkai Khilafah, kemuliaan dan rasa aman para pekerja dapat benar-benar dikembalikan.
