Peristiwa apa yang akhir-akhir ini viral? Pemutaran Film Pesta Babi! Film dokumenter besutan sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale berhasil mengangkat fakta nyata tentang eksploitasi lingkungan, khususnya di Papua. Viralnya, ternyata bukan tontonan biasa, bukan genre mistik berhantu kuntilanak seperti kebanyakan produksi film di Indonesia, tapi sukses membuat pemerintah hingga aparat resah.
Di sejumlah daerah kegiatan nobar dibubarkan paksa. Pun di tempat yang katanya Kawah Candradimukanya para intelektual, Universitas Mataram. Wakil Rektor III Unram, Sujita tidak menjelaskan secara rinci alasan pembubaran tersebut. Tapi kata dia, “untuk menjaga kondusivitas sebaiknya film ini jangan ditonton” (BBC.com,14-5-2026).
Apakah minat masyarakat mengkerut untuk menonton, ternyata tidak! permintaan pemutaran filmnya justru makin meningkat hingga ribuan, kata sang sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale. Dandhy menggambarkan situasi ini sebagai bentuk “menguji demokrasi kita”. “Makin ditekan akan makin kami perpanjang musim nobarnya (nonton bareng).”
Pria yang juga menyutradarai Film Dirty Vote I dan II, mencatat setidaknya ada tiga persoalan besar saat ini yang terjadi di Papua, tapi jarang menjadi berita arus utama pertama konflik bersenjata setiap saat, kedua arus pengungsi hingga seratus ribu orang, dan ketiga deforestasi besar-besaran. Ia juga menilai media di Indonesia parah karena tidak pernah memberitakan fakta yang sebenarnya sudah gawat. Bahkan tak masuk algoritma medsos.
Sementara, Cypri mengatakan, Pesta Babi bukan film untuk ditonton saja dengan mata. Pesta Babi adalah film yang menuntut jawaban. Cypri Dale menambahkan, sub-judul dari Pesta Babi yaitu “Kolonialisme di Zaman Kita” ingin menunjukkan cerita film ini merupakan kejadian kekinian, ada di depan mata. Tujuannya jelas untuk menyampaikan cerita tentang kekejaman dengan efek genosida dan ekosida yang sistematis sedang terjadi di Papua , supaya orang yang menontonnya tahu bahwa ini terjadi di zaman kita, di depan mata kita dan kita punya kesempatan untuk menghentikannya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, biarkan masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis. Dan kritik melalui film tergolong wajar, meski terdapat narasi yang provokatif terutama di Judul. Apabila ada pembubaran nobar di beberapa tempat bukan atas arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat
Menteri HAM, Natalius Pigai juga menolak pembubaran dan pelarangan pemutaran Film Pesta Babi. Kata dia, larangan pemutaran film baru bisa dilakukan melalui putusan pengadilan.
Borok Kapitalisme Anti Kritik
Film Pesta Babi bercerita tentang perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan, terutama suku Malind, Yei, Awyu, dan Muyu, dalam melawan proyek besar pemerintah dan korporasi yang mengubah hutan serta tanah adat mereka menjadi kawasan industri sawit, tebu, dan proyek pangan skala besar. Pesta babi adalah salah satu pesta yang disakralkan oleh suku-suki di Papua, mereka bisa mengadakan pesta setelah 10 tahun karena babi yang akan dikorbankan harus dipelihara terlebih dahulu bukan dibeli.
Ide menggunakan istilah pesta babi untuk menggambarkan ketamakan para penguasa dan pengusaha sangat brilian. Bedanya jika masyarakat adat pesta babi yang mereka pelihara bertahun-tahun, para penguasa dan pengusaha itu pesta di atas penderitaan rakyatnya. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan ruang hidup rakyatnya yang dijadikan obyek pesta.
Diberitakan juga film ini diperkaya penelusuran data kepemilikan atau afiliasi bisnis perkebunan sawit dan tebu di wilayah tersebut. Sekaligus menunjukkan segelintir orang yang menerima manfaat utamanya. Dan borok Kapitalisme yang anti kritik terkuak tanpa bisa dicegah. Nyatanya memang alih fungsi hutan Papua untuk PSN food estate yang diduga hanya menguntungkan oligarki, sedangkan rakyat Papua kehilangan kehidupannya itu nyata. Banyak pihak berusaha pasang badan menutupi kebenaran itu, namun publik tak lagi bisa dibujuk rayu. Kecanggihan teknologi melampaui kemampuan manusia menutupi borok itu.
Pelarangan nobar film ini menunjukkan ada upaya pembungkaman terhadap suara kritis. Ini mengonfirmasi bahwa demokrasi otoriter dan antikritik, meski selama ini dicitrakan melindungi hak berpendapat. Proyek Strategis Nasional terbukti menjadi dalih bagi negara dalam Sistem Demokrasi Kapitalisme untuk memberikan lahan jutaan hektare bagi para oligarki yang mendukungnya. Akibatnya, terjadi ketimpangan kepemilikan lahan yang luar biasa.
Ketimpangan ekonomi adalah sebuah keniscayaan dalam Sistem Kapitalisme, harta milik umum dikuasai segelintir oligarki dengan kekuasaan yang mereka dapat dari penguasa culas yang bekerja bukan untuk rakyat. Akibatnya, rakyat sengsara.
Bagaimana Solusi Bagi Papua?
Jelas hanya Sistem Islam yang bisa mewujudkan solusi hakiki terkait keadilan ekonomi. Lahan milik individu (termasuk tanah adat) diakui oleh negara dan tidak akan digusur paksa. Lahan milik umum akan dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Pengelolaan lahan tidak boleh merusak kehidupan masyarakat.
Proyek negara akan berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan dilaksanakan sesuai syariat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Negara akan sangat terbuka terhadap kritik dan siap mengoreksi kebijakan ketika ada masukan dari rakyat. Secara syariat kritik dan saran dari rakyat baik muslim maupun non muslim adalah nasehat yang harus disampaikan baik kepada pemimpin atau seluruh manusia.
Dan sebagai pemimpin harus berlapang dada menerima setiap kritik dan saran dari rakyatnya siapapun itu, sebab Rasûlullâh Saw. bersabda,” Imam adalah raa’in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari). Berdasarkan dalil Rasûlullâh inilah kita sebagai pengikut beliau mulai berjuang menegakkan penerapan syariat dan mencabut sistem batil buatan manusia. Secara logika, aturan yang dibuat manusia tak akan bisa memenuhi syarat keadilan itu sendiri kecuali hanya mengungtungkan kelompok yang satu dan menindas kelompok yang lain. Wallahualam bissawab.
