Home Advertorial Sinergi Pemkab Sampang-Bea Cukai, Harapkan Tekan Peredaran Rokok Ilegal

Sinergi Pemkab Sampang-Bea Cukai, Harapkan Tekan Peredaran Rokok Ilegal

SHARE
Rapat koordinasi bea cukai dengan Pemkab Sampang, Foto:Istimewa

POJOKSURAMADU.COM, Sampang– Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Bea Cukai Madura terus bersinergi untuk penegakan hukum barang kena cukai ilegal. Program tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Zainul Arifin mengapresiasi langkah Pemkab Sampang untuk memanfaatkan DBHCHT di bidang penegakan hukum untuk memberikan edukasi / sosialisasi kepada masyarakat tentang cukai. Program ini sebagai salah satu cara agar masyarakat di Kabupaten Sampang bisa terhindar dari barang-barang berbahaya, utamanya rokok ilegal.

Ia mengaku sudah menggelar rapat kordinasi terbatas tentang kampanye “Gempur Rokok Ilegal”, bersama pejabat lingkungan Pemerintah Daerah Sampang, pada Senin, 23 Agustus 2021 lalu. Selain operasi penindakan, pihaknya menginginkan agar Pemkab setempat untuk segera melakukan sosialisasi perihal DHBHCHT dan undang undang Bea Cukai.

Baca Juga:  7000 Blangko E-KTP Tersedia, Disdukcapil Sampang Tak Keluarkan Suket

“Jadwal sosialisasi harus disusun untuk menjadi acuan sasaran masyarakat yang akan diedukasi,” terangnya.

Kabag Pererekonomian melalui Kasubag Sarana Perekonomian Agus Utomo, mengatakan, tahun ini Pemkab Sampang menerima sekitar Rp26 miliar DBHCHT. jumlah tersebut sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya sejumlah Rp25,9 miliar.

Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, beberapa peruntukan DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Ketentuannya meliputi 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 25 persen untuk bidang penegakan hukum, dan 25 persen untuk bidang kesehatan.

Baca Juga:  Pertahankan Zona Hijau, Bupati Sampang Tambah Posko Covid-19 di Pantura

Adapun jumlah OPD penerima diantaranya,
Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Diskominfo, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), Bangkesbangpol, Dinas Pendidikan, Disporabudpar, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Kesra, dan Bagian perekonomian Setdakab.

“Jadi DBHCHT itu untuk 12 OPD, harapan kita agar nanti dengan sosialisasi dan edukasi serta penindakan, maka peredaran rokok bodong di Sampang bisa ditekan,”ungkap dia. (Hasibuddin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here