JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk tim khusus untuk menelusuri informasi terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya disebut pihak Istana Kepresidenan berpotensi mengarah pada tindakan makar.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, proses pendalaman masih berlangsung. Polri berupaya menangani informasi tersebut secara cermat, profesional, dan akuntabel.
Ia menyampaikan hal itu di Kantor Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Menurut Trunoyudo, pembentukan tim khusus merupakan langkah pimpinan Polri untuk merespons berbagai informasi yang berkembang terkait perkara tersebut.
Tim itu dipimpin langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin.
Meski demikian, Trunoyudo belum mengungkapkan secara terperinci hasil penyelidikan maupun perkembangan terbaru dari pendalaman kasus penyadapan tersebut.
Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkembangan penanganan perkara, Polri mengumumkan adanya penambahan satu tersangka baru, yakni mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo kini menjadi empat orang.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Irjen Eko Hadi Prabowo, serta Slamet Uliandi.
Istana Sebut Dugaan Penyadapan Berpotensi Mengarah ke Makar
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai tindakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang diduga melibatkan sejumlah pejabat kepolisian berpotensi masuk dalam kategori perbuatan makar.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Ia menjelaskan, dugaan penyadapan ilegal, penghilangan barang bukti elektronik, hingga akses tanpa izin terhadap sistem elektronik merupakan persoalan serius, terlebih jika berkaitan dengan kepala negara dan pejabat negara.
Menurut Prasetyo, tindakan semacam itu dinilai berpotensi membahayakan kepentingan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara.
Meski Istana telah menyampaikan penilaian tersebut, Polri masih melakukan pendalaman untuk mengungkap fakta dan aspek hukum dalam perkara ini.
