Home Hukum dan Kriminal Soal Pemalsuan Tanda Tangan, BK DPRD Pamekasan Didesak Libatkan Penegak Hukum

Soal Pemalsuan Tanda Tangan, BK DPRD Pamekasan Didesak Libatkan Penegak Hukum

SHARE
konferensi pers yang digelar di ruangan komisi 4 DPRD Pamekasan. Rabu (08/07/2020) siang
konferensi pers yang digelar di ruangan komisi 4 DPRD Pamekasan. Rabu (08/07/2020) siang

POJOKSURAMADU.COM, Pamekasan-Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan didesak untuk melibatkan penegak hukum dalam mengusut kasus pemalsuan tanda tangan dalam proposal permohonan dana Covid-19. Jum’at, (10/7/2020).

Kejadian memalukan tersebut memancing respon dari masyarakat. Bahkan, seorang aktivis Pamekasan mendesak agar BK DPRD Pamekasan mengikut sertakan penegakan hukum dalam penindakan kasus tersebut.


“Tindakan pemalsuan tanda tangan serta dokumen ini perilaku memalukan, yang tidak seharusnya dilakukan oleh oknum wakil rakyat,” tegas aktivis Pamekasan, Hasan. Kamis (9/7) kemarin.

Mantan Kordinator Forum Mahasiswa Syariah Se-Indonesia (Formasi) Wilayah Jawa Timur (Jatim) itu menilai, pemalsuan tanda tangan dan dokumen tersebut sudah masuk ranah pidana.

“Kalau ditarik ke pidana, pemalsu tanda tangan dan dokumen ini sudah melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara,” jelasnya.

Baca Juga:  DPRD Pamekasan Minta Bupati Segera Pilih dan Lantik Kepala OPD Hasil Seleksi

Tidak hanya itu, ia menduga bahwa pemalsuan tanda tangan itu bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi. Hal itu dibuktian dengan isi dokumen permohonan dana puluhan juta kepada salah satu instansi bank.

“Kami mendesak BK segera mengambil langkah tegas dengan membawa kasus ini ke ranah hukum, libatkan kepolisian untuk mengungkap pelaku yang mencoreng lembaga pemerintah ini,” tegasnya.

Senada dengan Hasan, Ketua Korpri Cabang Pameksan, Sofi Istinai menyampaikan tindakan pemalsuan tanda tangan serta dokumen berupa proposal permohonan dana bantuan wabah Covid-19 melalui program corporate social responsibility (CSR) yang ditujukan ke Bank Jatim, merupakan perilaku memalukan yang tidak seharusnya dilakukan oleh oknum wakil rakyat setempat. Bahkan ia menilai jika hal itu sudah melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.

Baca Juga:  DPRD Pamekasan Tuding PT Garam Tak Pro Rakyat

“Jangan hanya selesai di BK saja libatkan penegak hukum yang jelas,” pungkasnya

Sebelumnya, kabupaten Pamekasan dihebohkan dengan adanya beberapa proposal permohonan dana yang diajukan oknum dewan dengan mengatakan ketua-ketua komisi DPRD Pamekasan.

“Semua tandatangan ketua komisi yang ada diproposal itu palsu. Kami sepakat akan melaporkan ke BK,” kata ketua komisi IV, Sahur Abadi dalam konferensi pers. Selasa, (7/7) lalu.

Dari informasi yang didapatkan dari narasumber yang enggan namanya di mediakan, menyebut jika tindakan pemalsuan tersebut dilakukan oleh salah satu Wakil Pimpinan DRPD Pamekasan.

“Iya benar, salah satu wakil dprd yang berbuat itu,” terang Pria yang juga salah satu Anggota DPRD Pamekasan ini. (Hasibudin)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here