Bangkalan, 27 Oktober 2026 — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menyoroti persoalan keamanan mahasiswa di sekitar kampus menyusul berbagai kejadian tindak kriminal yang terjadi sepanjang Oktober 2026, termasuk dugaan pembegalan dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
Berulangnya kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan mahasiswa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik untuk kuliah, berorganisasi, maupun perjalanan menuju tempat tinggal. Lingkungan sekitar kampus seharusnya menjadi ruang yang aman bagi mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri, bukan justru menimbulkan rasa takut ketika menjalankan aktivitasnya.
BEM FP UTM memandang bahwa persoalan keamanan tidak cukup ditanggapi setelah munculnya korban. Diperlukan upaya pencegahan yang terencana, evaluasi kondisi lingkungan, serta koordinasi antara pihak kampus, kepolisian, pemerintah setempat, dan masyarakat. Setiap laporan dugaan tindak kriminal perlu ditangani secara profesional berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
BEM FP UTM mendorong aparat kepolisian untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak kriminal secara profesional dan transparan. Pihak kampus dan pemerintah terkait juga perlu mengevaluasi kondisi penerangan jalan, lokasi yang berpotensi rawan, kebutuhan patroli, serta kemudahan akses pelaporan bagi mahasiswa.
Kastrat BEM FP UTM Dorong Langkah Pencegahan yang Nyata
Much. Suni Imron, selaku Kepala Departemen Kajian Aksi Strategi (Kastrat) BEM Fakultas Pertanian UTM, menegaskan bahwa persoalan keamanan mahasiswa perlu ditangani secara serius dan tidak boleh berhenti pada respons sesaat.
“Kami prihatin melihat berbagai kejadian kriminal yang menjadi perhatian selama Oktober ini. Lingkungan yang seharusnya menjadi tempat untuk belajar dan menempa diri tidak semestinya membuat mahasiswa merasa takut ketika menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kami tidak ingin pencurian kendaraan bermotor, dugaan pembegalan, kekerasan, maupun tindak kriminal lainnya dianggap sebagai hal yang lumrah. Kami mendorong evaluasi yang jelas, mulai dari pemetaan titik rawan, perbaikan penerangan jalan, penguatan patroli sesuai kebutuhan, hingga penyediaan jalur pengaduan yang mudah diakses mahasiswa.
Bagi kami, persoalan ini bukan hanya tentang menangani kejadian yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah kejadian serupa agar tidak terulang. Kami berharap pihak kampus, kepolisian, dan pemerintah setempat memperkuat koordinasi serta menunjukkan tindak lanjut yang nyata.
Jangan sampai rasa takut menjadi kebiasaan. Keamanan mahasiswa bukan sekadar harapan, melainkan kebutuhan yang harus diperjuangkan bersama. Mahasiswa berhak menjalankan aktivitas akademik maupun organisasi dengan rasa aman.”
Mendorong Pemetaan dan Pengawasan Keamanan
Sebagai tindak lanjut, BEM FP UTM mendorong pemetaan titik rawan berdasarkan laporan dan informasi yang dapat diverifikasi. Pemetaan ini perlu disertai pengumpulan aspirasi mahasiswa mengenai kondisi keamanan, termasuk lokasi kejadian, waktu kejadian, kondisi penerangan, dan akses jalan yang berpotensi membahayakan.
BEM FP UTM juga mendorong audiensi dengan pihak kampus, kepolisian, pemerintah setempat, dan pihak terkait lainnya untuk membahas langkah pencegahan yang dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing. Hasil audiensi diharapkan menghasilkan rekomendasi yang jelas, pembagian tanggung jawab, serta tindak lanjut yang dapat dipantau bersama.
Selain itu, diperlukan kemudahan akses pelaporan bagi mahasiswa agar informasi mengenai kejadian maupun titik rawan dapat dihimpun secara terarah. Setiap informasi yang dikumpulkan harus diperiksa kebenarannya, sedangkan identitas dan privasi korban wajib dijaga.
BEM FP UTM menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan mahasiswa membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Penanganan kasus tetap menjadi kewenangan aparat yang berwenang, sementara pihak kampus dan pemerintah perlu mengambil langkah sesuai tanggung jawabnya dalam mendukung lingkungan yang aman.
BEM FP UTM akan mendorong agar persoalan ini menjadi perhatian bersama dan ditindaklanjuti secara serius. Evaluasi keamanan tidak seharusnya berhenti pada pernyataan keprihatinan, tetapi perlu diwujudkan melalui langkah pencegahan, koordinasi, dan pengawasan yang berkelanjutan.
BEM Fakultas Pertanian
Universitas Trunojoyo Madura
Kabinet Avara AbdinaraSIARAN PERS
