JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa dirinya sudah tidak memiliki keterlibatan dalam urusan internal maupun tugas kepolisian sejak mengakhiri masa jabatannya sebagai Kapolri pada 2019.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memberikan tanggapan kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam. Ia merespons pertanyaan mengenai kabar kedekatannya dengan seorang tersangka kasus penyadapan yang diketahui merupakan mantan Kapolri berinisial LSP.
Tito mengatakan, setelah meninggalkan institusi Polri, dirinya sepenuhnya menjalankan tanggung jawab baru sebagai Mendagri. Menurutnya, pekerjaan tersebut membutuhkan perhatian dan waktu yang sangat besar.
“Saya dari 2019 sudah pensiun baik dari polisi maupun Kapolri. Saya enggak pernah ikut urusan polisi. Tugas saya, saya (menerima) kepercayaan sebagai Mendagri. Saya jalankan dengan sebaik-baiknya dan itu pun telah menyita waktu saya luar biasa ya. Kegiatannya banyak sekali,” ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa kepercayaan untuk memimpin Kementerian Dalam Negeri pertama kali diberikan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Amanah tersebut kemudian kembali dilanjutkan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Tito menegaskan bahwa dirinya berupaya menjalankan tugas sebagai Mendagri secara maksimal. Sementara itu, pengawasan terhadap institusi kepolisian telah menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang.
“(Saya) dipercaya oleh Pak Prabowo menjadi Mendagri. Saya laksanakan juga dengan semaksimal saya. Jadi, kalau untuk urusan polisi sudah ada yang mengawasi sendiri,” katanya.
Ditugaskan Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera
Di luar tanggung jawabnya sebagai Mendagri, Tito saat ini juga mendapat penugasan sebagai Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di wilayah Sumatera.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar proses pemulihan daerah terdampak bencana dapat dipercepat. Upaya mitigasi juga menjadi perhatian penting, terutama dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem selama musim hujan.
Menurut Tito, langkah antisipasi perlu dilakukan agar masyarakat di kawasan rawan bencana mendapatkan perlindungan dan dapat menjalankan aktivitas dengan aman.
“Arahan Bapak Presiden agar kita betul-betul mempercepat mitigasi penanganan bencana Sumatera dan kemudian mengantisipasi potensi musim hujan supaya masyarakat bisa aman. Kita upayakan semaksimal mungkin. Insyaallah,” tuturnya.
Pada Senin, Tito bersama sejumlah menteri mendatangi Istana Kepresidenan di Jakarta untuk menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan pekerjaan Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera.
Dalam laporan tersebut, turut dibahas berbagai kendala yang dihadapi selama proses pemulihan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah munculnya bencana susulan di sejumlah wilayah yang sebelumnya telah terdampak.
Menanggapi laporan itu, Presiden Prabowo memberikan sejumlah instruksi kepada jajaran satgas. Dua langkah yang menjadi perhatian adalah mempercepat normalisasi sungai serta melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi risiko hujan ekstrem di kawasan terdampak sehingga proses rehabilitasi dan pemulihan kehidupan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
