JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan selebritas Raffi Ahmad. Total nilai delapan paket pengadaan yang tercatat dalam periode 2024 hingga 2026 tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Dua kementerian yang tercatat melakukan pengadaan tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Temuan tersebut disampaikan ICW melalui laporan bertajuk Pajak Rakyat untuk Belanja Buzzer: Dua Kementerian Mengontrak Perusahaan Raffi Ahmad untuk Menyediakan Jasa Influencer Senilai Rp14,7 Miliar yang dipublikasikan pada Senin (9/11/2026).
Dalam penelusurannya, ICW menggunakan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 yang tersedia di portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari data tersebut, ditemukan lima paket pengadaan yang dilakukan Kemendikbudristek pada 2024. Sementara itu, KKP tercatat mengadakan tiga paket jasa influencer sepanjang 2025 hingga 2026.
Pengadaan tersebut tidak hanya mencakup promosi melalui media sosial, tetapi juga penayangan konten di berbagai platform digital hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam kegiatan pemerintah.
Lima Paket Pengadaan Kemendikbudristek pada 2024
Berdasarkan temuan ICW, pengadaan jasa influencer oleh Kemendikbudristek dilakukan melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan.
Terdapat lima paket pekerjaan yang berkaitan dengan publikasi dan promosi melalui sejumlah kanal milik RANS Entertainment serta akun media sosial Raffi Ahmad.
Berikut rincian anggarannya:
- Publikasi melalui YouTube RANS Entertainment: Rp452.698.902.
- Penayangan Instagram Reels akun @raffinagita1717: Rp205.893.300.
- Penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717: Rp575.655.000.
- Jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan pemerintah (event attendance): Rp2.521.329.200.
- Publikasi melalui TikTok @raffinagita1717: Rp144.423.600.
Jika seluruh paket tersebut dijumlahkan, nilai pengadaan Kemendikbudristek mencapai Rp3.900.000.002 atau sekitar Rp3,9 miliar.
Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah anggaran untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam kegiatan pemerintah yang nilainya mencapai lebih dari Rp2,5 miliar.
Selain itu, penayangan konten Instagram Story juga memiliki nilai pengadaan sebesar Rp575,65 juta.
Besarnya anggaran tersebut kemudian menjadi salah satu aspek yang dipertanyakan ICW, terutama berkaitan dengan dasar penetapan harga dan manfaat yang diperoleh pemerintah dari penggunaan jasa figur publik.
KKP Kucurkan Anggaran Rp10,79 Miliar dalam Tiga Paket
Selain Kemendikbudristek, ICW menemukan pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Berbeda dengan Kemendikbudristek yang melakukan lima pengadaan pada 2024, KKP tercatat memiliki tiga paket kontrak dalam rentang 2025 hingga 2026.
Rinciannya sebagai berikut:
- Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (2025): Pengadaan jasa influencer engagement senilai Rp3.596.955.000.
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (2025): Pengadaan jasa influencer untuk sosialisasi pembangunan BINS dengan nilai Rp3.600.000.000.
- Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2026): Pengadaan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3.600.000.000.
Dengan demikian, total nilai tiga paket pengadaan KKP mencapai Rp10.796.955.000.
Angka tersebut membuat KKP menjadi kementerian dengan nilai kontrak terbesar dalam temuan ICW, yakni sekitar Rp10,8 miliar.
Jika digabungkan dengan pengadaan Kemendikbudristek, keseluruhan nilai delapan paket mencapai Rp14.696.955.002.
Raffi Ahmad Memiliki Keterkaitan Kepemilikan dengan Perusahaan
Selain menelusuri dokumen pengadaan, ICW juga menyoroti hubungan antara Raffi Ahmad dengan PT Rans Animasi Indonesia sebagai perusahaan yang menerima kontrak dari kedua kementerian tersebut.
Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun dalam penelusuran ICW, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki oleh PT Rans Entertainment Indonesia.
Sementara itu, Raffi Ahmad diketahui menguasai mayoritas saham di perusahaan induk tersebut. Ia juga tercatat memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia sekaligus menduduki posisi komisaris.
Keterkaitan tersebut menjadi perhatian karena Raffi Ahmad tidak hanya dikenal sebagai figur publik yang memiliki jangkauan audiens besar di media sosial, tetapi juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Raffi Ahmad dilantik untuk jabatan tersebut oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.
ICW kemudian menyoroti pengadaan yang dilakukan KKP setelah periode pelantikan tersebut. Sepanjang 2025 hingga 2026, kementerian itu tercatat mengadakan tiga paket jasa influencer melalui perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Raffi Ahmad.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dari sisi transparansi dan potensi konflik kepentingan, mengingat penggunaan anggaran negara harus mengikuti prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
ICW Pertanyakan Konsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran
Salah satu persoalan utama yang disoroti ICW adalah ketidaksesuaian antara besarnya belanja jasa influencer dengan kebijakan penghematan anggaran pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Sejumlah jenis pengeluaran diminta untuk dibatasi, termasuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, serta kegiatan lain yang dinilai tidak menjadi prioritas.
Namun, berdasarkan temuan ICW, KKP justru melakukan pengadaan dua paket jasa influencer pada 2025 dengan nilai gabungan sekitar Rp7,2 miliar.
Pengadaan tersebut kemudian berlanjut pada 2026 melalui satu paket tambahan senilai Rp3,6 miliar.
ICW mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghematan, terutama ketika kementerian masih mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk kegiatan promosi melalui figur publik.
Organisasi antikorupsi tersebut juga menilai pemerintah perlu menjelaskan urgensi pengadaan semacam itu di tengah tuntutan pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
Manfaat Pengadaan Influencer Dinilai Belum Transparan
Persoalan berikutnya berkaitan dengan ukuran keberhasilan penggunaan jasa influencer.
ICW mempertanyakan indikator yang digunakan kementerian untuk menentukan bahwa promosi melalui figur publik merupakan pilihan paling efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Padahal, setiap kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik sendiri, termasuk biro hubungan masyarakat, situs resmi, akun media sosial, serta sumber daya manusia yang dibiayai melalui anggaran negara.
Keberadaan fasilitas tersebut seharusnya dapat menjadi pertimbangan sebelum pemerintah memutuskan menggunakan jasa pihak ketiga dengan nilai kontrak yang besar.
ICW secara khusus menyoroti pengadaan jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan pemerintah senilai Rp2,52 miliar.
Menurut ICW, masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai ruang lingkup pekerjaan, hasil kegiatan, serta indikator keberhasilan dari kontrak tersebut.
Tanpa keterbukaan dokumen seperti kerangka acuan kerja, laporan pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, manfaat penggunaan anggaran tersebut akan sulit diukur secara objektif.
ICW menilai setiap pengadaan yang menggunakan uang negara semestinya memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Spesifikasi Pengadaan Disorot karena Menyebut Akun Tertentu
ICW juga mengidentifikasi persoalan dalam mekanisme pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan usaha.
Sorotan tersebut terutama ditujukan kepada empat paket penayangan konten milik Kemendikbudristek yang menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik.
Dalam spesifikasi pengadaan, terdapat pencantuman nama kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Menurut ICW, penyebutan kanal dan akun tertentu secara langsung berpotensi membuat penyedia jasa lain tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pengadaan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya mengedepankan transparansi, persaingan sehat, efektivitas, dan efisiensi.
ICW juga mempertanyakan dasar penetapan harga dalam sejumlah paket pekerjaan. Beberapa komponen publikasi diketahui menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.
Sementara itu, tiga paket pengadaan KKP dari direktorat jenderal berbeda masing-masing memiliki nilai sekitar Rp3,6 miliar.
Oleh karena itu, ICW menilai perlu ada penjelasan mengenai perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), metode penentuan tarif, serta pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan nilai kontrak.
Potensi Konflik Kepentingan Menjadi Sorotan
Aspek lain yang menjadi perhatian ICW adalah potensi konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influencer tersebut.
Persoalan ini berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai figur publik sekaligus pemilik saham dan komisaris di perusahaan yang menerima kontrak pengadaan pemerintah.
Di satu sisi, perusahaan memiliki hubungan bisnis dengan instansi pemerintah melalui kontrak jasa publikasi. Di sisi lain, Raffi Ahmad juga memiliki jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
ICW memandang situasi tersebut membutuhkan keterbukaan lebih lanjut untuk memastikan tidak terdapat kepentingan pribadi yang memengaruhi proses pengadaan maupun penggunaan anggaran negara.
Namun, temuan mengenai hubungan kepemilikan dan jabatan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau penyalahgunaan wewenang.
Diperlukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan, dokumen kontrak, pelaksanaan pekerjaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran.
ICW Minta Penggunaan Uang Negara Lebih Transparan
Melalui temuannya, ICW mengingatkan bahwa penggunaan jasa influencer oleh instansi pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan yang terukur, bukan semata-mata popularitas figur publik.
Anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat harus digunakan untuk mendukung kepentingan publik dan program prioritas pemerintah.
Karena itu, setiap pengadaan jasa publikasi perlu disertai informasi yang terbuka mengenai alasan pemilihan penyedia, rincian pekerjaan, nilai kontrak, hingga hasil yang berhasil dicapai.
ICW juga menyoroti pentingnya mencegah penggunaan fasilitas dan anggaran negara untuk kepentingan pencitraan pribadi maupun promosi kekuasaan.
Besarnya jumlah pengikut seorang influencer, menurut perspektif yang disampaikan ICW, tidak otomatis menjadi ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah.
Masyarakat berhak mengetahui apakah belanja miliaran rupiah tersebut benar-benar memberikan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
Temuan senilai Rp14,69 miliar ini pun menjadi pengingat bahwa transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tetap menjadi perhatian, terutama ketika melibatkan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pejabat publik atau figur yang berada dalam lingkaran pemerintahan.
